Rapat dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dan dihadiri oleh Balitbangda, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman, DKPP, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemuda dan Olahraga, DPPPA, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perpustakaan, DPMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian dan Hortikultura, Biro Hukum, BKKBN Prov. Sumsel serta instansi dan stakeholder terkait Virtual Meeting melalui Zoom Cloud Meeting dari Ruang Rapat Bappeda Rabu, 27 Mei 2020.
Kota Palembang dan Prabumulih sudah menerapkan PSBB, yang pastinya akan berdampak pada sosial dan ekonomi kita. Latar Belakang rapat ini yaitu telah dirilis target kemiskinan dan TPT yang meningkat akibat pandemi covid-19 di tahun 2020. Diperkirakan kemiskinan dan TPT akan melambat bahkan meningkat. Sehingga perlu kebijakan penanggulangan kemiskinan. Diharapkan output kita akan menggali informasi analisis target Kemiskinan dan TPT Sumatera Selatan akibat dampak Pandemi Covid-19; kesepakatam target kemiskinan dan TPT; dan mengkaji langkah-langkah komprehensif. Dampak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melambat, meningkatkan pengangguran, meningkatkan kriminalitas, kemiskinan naik, rawan pangan, penurunan kontribusi pariwisata, dan penurunan infrastruktur akan terhambat. Dampak di tingkat nasional, berdasarkan skenario berat potensi dampak kemiskinan kita akan meningkat 1,16 % dan pengangguran akan meningkat 2,92 %. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 sebelum pandemi target 5,3 %, sesudah Covid-19 menjadi 2,3 % (berat) dan -0,4 % (sangat berat). TPT Sumsel tahun 2019 4,48 % lebih rendah dibanding Nasional 5,28 %, untuk potensi dampak pandemi covid-19 kita akan kaji bersama TPT target yang akan kita capai.
Penyampaian Paparan Direktur Penanggulangan Kemiskinan Bappenas : Bpk. Malik Kasus pandemi covid-19 masih belum menunjukkan penurunan, semoga segera akan menunjukkan penurunan. Lockdown di pusat apakah akan dilakukan sampai Juni apakah sampai September, mudah-mudahan tidak sampai September bahkan Desember karena akan berdampak pada sosial ekonomi. Kasus covid-19, Sumsel menduduki posisi 14 jauh lebih rendah dari tingkat nasional, DKI Jakarta di posisi 1 dengan kasus tertinggi. Sesuai dengan data BPS, tahun 2019 di Sumatera pertumbuhan ekonomi 4,57 %, di Bali terberat karena di sektor pariwisata sangat menurun. Diskenariokan pertumbuhan ekonomi di akhir 2020 di Sumatera sebesar 3,25 %. Ada harapan sedikit, mobilitas di beberapa tempat utama Sumsel akibat Covid-19 hampir sama dengan nasional begitu juga dengan pusat perbelanjaan. Sisi positifnya ekonomi masih berjalan, sisi negatifnya akan meningkatkan peringkat Sumsel dari pandemi covid-19. Kemiskinan semakin meningkat, bila tidak diintervensi akan semakin meningkat. Bagaimana intervensinya? Pertumbuhan ekonomi harus dijaga, stabilitas harga harus dijaga, perlindungan sosial harus ditingkatkan. Kita harapkan tingkat kemiskinan akan 8,84 %.
RKP 2021, sudah ditetapkan target tingkat kemiskinan 9,2-9,7 %. Kemiskinan Sumsel masih dua digit, hanya kota Pagaralam yang 1 digit. Pengangguran relatif lebih rendah hanya perlu kita waspadai perlu dilihat angka informal dan formalnya, pekerjaan yang didapat belum pekerjaan yang baik. Meskipun pengangguran rendah tapi pekerjaan informal kualitas lebih rendah. Garis Kemiskinan akan ada penambahan rentan baru, disebabkan pekerjaan 70 ribu orang menjadi miskin karena pekerjaan informal. Sektor pertanian, sektor jasa masih belum aktif. Dengan adanya penambahan penduduk miskin perlu adanya intervensi di tingkat pusat dan daerah. Perluasan PKH, bantuan sembako dan BPNT sinergi dengan di daerah. Seharusnya sudah mengcover, tapi kita perlu mengetahui siapa yang benar-benar terpengaruh oleh pandemic covid-19. Bila yang tidak ditangkap pusat, maka akan ditangkap di daerah. Apa yang dilakukan kedepan, merubah perencanaan RKP 2021. Penyesuaian arah 2021, tema sudah disesuaikan “mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial”. Akan dibahas bersama menteri-menteri terkait Reformasi sistem kesehatan nasional dan sistem perlindungan sosial. Pangan dijaga dengan baik, harga dijaga agar stabil sehingga kemiskinan akan terjaga. Fokus penguatan di tahun 2021 di bidang kesehatan yaitu penguatan JKN yang sampai saat ini masih bermasalah, penguatan Germas dan penguatan Sumber Daya (fasilitas, alkes, farmasi dan SDM). Reformasi sistem perlindungan sosial dengan akurasi dan kelengkapan data, konsolidasi bantuan dan jaminan sosial, harmonisasi regulasi, dan monev. Perbaikan data; integrasi dan digitalisasi bansos; perlindungan sosial adaptif dan reformasi skema pembiayaan. Peran pemda dalam integrasi data. Kami harapkan pemda bisa memberikan peranan penting dalam meningkatkan integrasi bantuan sosial. DTKS hanya 40 % ke bawah sedangkan masyarakat menengah juga terdampak covid-19 sehingga diharapkan DTKS bisa lebih dari 40 %. Bappeda bisa mendukung anggaran veripali data. Bantuan akan diperpanjang sampai Desember.
Penyampaian Paparan TNP2K Bpk. Arif Tasrif “Melambatnya pertumbuhan ekonomi sehingga perlu tantangan bagaimana memulihkannya akan tetapi kondisi keterbatasan anggaran mempengaruhi”. Skenario paling optimis, intervensi kesehatan dan ekonomi yang efektif. Perkiraan pemerintah Indonesia, perkiraan pertumbuhan ekonomi sekitar 2,3 % di akhir tahun 2020. Indonesia masih lebih optimis dibanding dengan dengan negara-negara lain. Dampak kesejahteraan masyarakat diukur dari pengeluaran per kapita. Dampak kemiskinan, perkiraan pemerintah penambahan penduduk miskin 1,1-3,8 juta jiwa. Penambahan pengangguran 2,9-5,2 juta jiwa. Dampak berdasarkan sektor, rumah tangga : terancam kehilangan pendapatan karena tidak lagi bekerja terutama keluarga miskin dan rentan di sektor informal, UMKM : untuk memenuhi kredit menurun, korporasi rantai suplai terganggu sehingga mendorong PHK dan kebangkrutan perusahaan, keuangan : persoalan likuiditas dan insolvency, volatilitas dan capital flight. Skema perlindungan UMKM : bansos, insentif pajak, relaksasi kredit, modal kerja dan penyerapan produk. Pada tahun 2019 Kondisi kemiskinan di Sumsel 12,56 % dan pertumbuhan ekonomi, 5,71 %. Mendorong meningkatnya inklusivitas pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi yang bisa melibatkan dan dirasakan manfaatnya oleh penduduk miskin dan rentan. IPM Sumsel masih di bawah nasional, karena faktor harapan hidup dan HLS yang jauh di bawah nasional. Pertumbuhan IMK sangat fluktuatif, di tahun 2015 terjadi pertumbuhan negatif. Rasio jumlah IMK disbanding jumlah tenaker menunjukkan rendahnya penyerapan tenaker. Rasio tahun 2017 dan 2018 menunjukkan setiap 1 IMK hanya menyerap satu tenaker (usaha mandiri/perorangan). Jumlah koperasi aktif dan volume usaha terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya volume usaha. Namun, penambahan jumlah koperasi, tidak juga meningkatkan jumlah keanggotaannya. UMKM Sumsel 75 % UMKM hanya berada di 6 dari 17 Kab/Kota. Tantangan bagi daerah yaitu optimalisasi pendapatan dan efisiensi pengeluaran : optimalisasi dana desa (BLT Desa dan Padat Karya Tunai Desa)
Penyampaian Paparan Kepala BPS Prov. Sumsel : Ibu Endang. Penyebaran virus corona di Sumsel, masih di bawah Nasional. Tren kasus covid-19 sedikit naik pada bulan Mei. BPS melakukan survei yang dilakukan sekitar April, hasilnya kita harus merubah prilaku kita. Mayoritas masyarakat Sumsel mengetahui dan menjalankan arahan pemerintah (84,37 %). Kebiasaan masyarakat 2000 org, menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari salaman, transportasi umum (70%), penggunaan sarung tangan hanya sedikit. Apa yang terjadi pada survei, akan berpengaruh pada berbagai sektor dan intervensinya. Penggunaan masker contohnya, Sumsel mengekspor masker bulan Februari. Kekuatan kita yaitu ekspor kertas tissue, ke Negara-negara yang lebih dulu terkena dampak. Dari hasil survei, pendapatan masyarakat menurun 39,8 % yang tetap. Pengeluaran meningkat : untuk kesehatan (obat, vitamin, masker, hand sanitizer), untuk bahan makanan (inflasi, daya beli masyarakat). Sektor yang berdampak langsung yaitu transportasi, penyedia makan dan hotel. BPS tidak melakukan target kemiskinan, TPT dan yang lain. Sensus penduduk online 29,52 % partisipasi, melebihi target 29,25 %. Triwulan 1 di Tahun 2020 belum masif dampak di Sumsel, sudah dirilis. Sumsel terkontraksi 0,02 % pada sektor-sektornya.
Sektor strategis yang terdampak covid-19 : sektor pertambangan, tidak menyerap tenaga kerja besar, sektor perdagangan, kontruksi, administrasi pemerintahan realisasi APBD mengalami penurunan karena mengalami perubahan. Pengeluaran, harapan kami bansos bisa terealisasi dengan baik. Transportasi (darat, laut, udara) menurun. Sektor pertanian baik, pangan tercukupi dan masih bisa ekspor. Inflasi terkendali sampai dengan April kita deflasi, terkendalinya ini apakah daya beli rendah apakah pendapatan rendah. 68 % dari kelompok makanan mempengaruhi kemiskinan. Nilai tukar petani berangsur menurun. Struktur PDRB, kita harus memberikan konsentrasi pada sektor-sektor yang berpengaruh langsung. Industri menjadi ranking pertama, penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan UMKM, menyerap tenaga kerja besar. Pertanian, di ranking 3, tidak semua sektor menurun, tanaman pangan tumbuh luar biasa. Kita mengandalkan sistem informasi, Kominfo menumbuhkan desa-desa berbasis internet. Perdagangan menyerap tenaga kerja besar. Kondisi Februari 2020 struktur lapangan usaha, sektor pertanian ada beberapa sub sektor (tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, dsb). TPT Februari 2020 3,86 %. TPT kota menurun sedangkan pedesaan meningkat, tenaga kerja sektor informal meningkat. UMK menyerap di sektor perdagangan 43 % tenaker. Tingkat setengah pengangguran tinggi. Sektor formal dan informal sama-sama terkena dampak. 51 hotel yang tutup sementara. Agustus, BPS akan melakukan survei lagi. Bansos dan kartu prakerja mudah-mudahan tepat sasaran. Jumlah pekerja di Sumsel sudah mulai menurun sehingga kita harus memberdayakan penduduk kita. Ketenagakerjaan jumlah lowongan pekerjaan secara konsisten menurun. Bulan februari belum masif untuk ketenagakerjaan di Sumsel. Garis kemiskinan pada 2019 410.532 rupiah/kapita/bln. Rata-rata upah/gaji pekerja formal 2019 Februari 2,390 juta, Agustus 2,309 juta. Karakteristik penduduk miskin yaitu bekerja (15-54 tahun) sebesar 86,19 % mayoritas di pertanian di sector informal, tidak bekerja 81,76 %, Penduduk dibagi 3 : 40 % terendah, 40 % menengah dan 20 % atas. Gini ratio akan menurun di tahun 2020, karena penurunan daya beli. Sehingga untuk penduduk menengah ke bawah akan terbantu dengan bansos. Sebenarnya, di kelompok miskin terjadi peningkatan pengeluaran yang cukup baik dan kelompok tidak miskin juga walaupun di kelompok menengah pertumbuhannya lebih rendah. Bansos dari pemerintah, PBI, Jamkesda, Rastra belum seluruhnya BPNT, PKH kurang tepat sasaran. Kunci utama yaitu tepat sasaran, suistanable dan terintegrasi. Baru terasa pertengahan Maret sehingga kemiskinan belum signifikan. Potensi di Sumsel (pertanian, kehutanan ekspor bagus, masker, akses internet), jumlah penduduk yang bekerja Tepat sasaran.
Sektor yang menjadi perhatian industri (makan minum, tekstil, kulit, alat angkutan, karet), pertambangan dan penggalian, pertanian dalam hal ini perkebunan tahunan, peternakan dan perikanan, perdagangan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, adpem, penyediaan akomodasi dan makan minum. Beberapa sektor tersebut sebagai penyerap tenaker. Pemberdayaan UMKM dan penguatan ekonomi lokal. Menyesuaikan target-target di RKPD Sumsel, dengan berkoordinasi dengan Bappenas. Sektor rumah tangga dan UMKM yang berpengaruh besar. Bantuan tepat sasaran dengan updating data DTKS di Kab/Kota. Memposisikan PHK di DTKS.
