Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi di bidang perencanan dan pengendalian pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi :

• perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
• pengkoordinasian, penyinkronisasian, penyusunan RPJPD, RTRW, RPJMD dan RKPD;
• pengkoordinasian, pengsinergian, penyinkronisasian perencanaan pembangunan antar SKPD dalam lingkungan Pemerintah Provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
• pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah provinsi;
• pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan;
• penyiapan bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur di bidang pembangunan;
• penyediaan data, informasi dan laporan hasil-hasil pembangunan yang sedang atau telah dilaksanakan;
• pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
• pelaksanaan kegiatan tata usaha Bappeda; dan
• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.