Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan tahun 2019, Jumat, 17 januari 2020 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bina Praja Lantai 2 Provinsi Sumatera Selatan. Membahas tentang Penajaman Program/Kegiatan Kemiskinan Tahun 2020 dan Rencana Program/Kegiatan Kemiskinan Tahun 2021, Rapat tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan, Drs. H. Akhmad Najib, SH, M.Hum dan dihadiri oleh Bappeda, Balitbangda, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman, DKPP, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemuda dan Olahraga, DPPPA, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perpustakaan, DPMD, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian dan Hortikultura, Biro Hukum, BKKBN Prov. Sumsel serta instansi dan stakeholder terkait.
Dalam Penyampaian Arahan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov.Sumsel Tersebut,Bapak Gubernur sangat berkomitmen terhadap penanggulangan kemiskinan terbukti dari telah dibentuknya Tim TKPK Prov. Sumsel. Dengan adanya tim tersebut, dapat dimonitor dan dievaluasi seberapa jauh program-program kemiskinan dilaksanakan dan Rapat ini bertujuan untuk memberikan informasi dan melakukan penajaman terhadap program/kegiatan kemiskinan di Sumatera Selatan, bahkan BPS mencatat tingkat kemiskinan di Prov. Sumsel sebesar 12,56% turun 0,15% dari Maret 2019 sebesar 12,71%. Saat ini, kondisi infrastruktur di Sumsel sudah semakin baik, terlihat dari kondisi jalan yang telah banyak diperbaiki dan ini perlu disosialisasikan ke masyarakat melalui media. Kemiskinan ini merupakan program prioritas provinsi yang perlu ditanggulangi bersama-sama.
Selain itu Penyampaian Paparan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan juga mengenai Target dari pembangunan di Sumatera Selatan ini yaitu penurunan angka kemiskinan. Tahun 2020 ini, BPS merilis beberapa indikator makro seperti kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di awal tahun sehingga data yang dirilis sangat berguna dalam proses penyusunan perencanaan, Latar belakang rapat pada hari ini adalah untuk menegaskan kembali komitmen pemerintah provinsi Sumatera Selatan menuju kemiskinan 1 digit. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2019 sebesar 12,56% hanya turun 0,15% dari Maret 2019 yang sebesar 12,71%. Target kemiskinan yang diharapkan pada tahun 2023 dibawah angka 10% sehingga kita perlu menurunkan 1% per tahun. Kita perlu kerja keras 6 kali lipat untuk menurunkan kemiskinan dan perlu kerjasama dari seluruh OPD.Permasalahannya adalah apakah APBD yang digunakan selama ini telah sesuai dan tepat sasaran. Jika anggaran APBD 2020 ini hanya dapat menurunkan kemiskinan sama seperti tahun ini yaitu sebesar 0,15% saja, maka di akhir tahun 2023 agak pesimis kemiskinan bisa mencapai 1 digit. Seharusnya setiap rupiah yang dikeluarkan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan
Anggaran yang digunakan untuk penanggulangan kemiskinan sudah banyak namun kurang bersinergi antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, OPD diminta untuk mengevaluasi kegiatan kemiskinan mereka di tahun 2019 apakah telah berkontribusi riil atau belum dalam menurunkan angka kemiskinan. Selain sinkronisasi dengan sesama OPD lingkup provinsi, OPD juga diharapkan untuk melakukan sinkronisasi dengan OPD Kab/Kota. Banyak hal yang telah dilakukan oleh TKPK Prov. Sumsel antara lain launching Program Gertak Sejuta Mandiri, Sriwijaya CSR Award, SIGertak Plus, Rakor TKPK, Pengawalan Usulan Program/Kegiatan, studi tiru ke Prov. Jawa Tengah dan NTB serta roadshoww dan koordinasi kemiskinan ke Kabupaten/Kota di SumselBerdasarkan hasil roadshow kemiskinan ke Kab/Kota, permasalahan kemiskinan yang terjadi adalah data kemiskinan BDT yang belum update, belum semua Kab/Kota secara spesifik memiliki program khusus kemiskinan, peran aktif TKPK Kab/Kota yang belum optimal.
Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Sumsel setiap tahun menurun namun lajunya lambat, hanya sebesar 0,38% per tahun. Secara persentase kemiskinan Sumsel di pedesaan (12,93%) lebih tinggi dari perkotaan (11,94%). Garis kemiskinan di Sumsel terus meningkat dari Maret 2010 (Rp. 221.687) hingga Maret 2019 (Rp. 410.532). Dari total 17 Kab/Kota di Sumsel, ada 6 Kabupaten dan 3 Kota yang garis kemiskinannya berada di atas Nasional dan Provinsi.
Data TNP2K menyebutkan bahwa dari 45,64% penduduk miskin yang bekerja, 50,04% nya bekerja di sektor perkebunan, salah satunya yaitu perkebunan karet. Harga komoditas karet turut mempengaruhi tingkat kemiskinan di pedesaan. Jika ingin menurunkan angka kemiskinan dengan cepat, maka kita harus melakukan intervensi di sektor pertanian. Cara intervensinya bukan hanya dengan program/kegiatan yang telah ada di Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan saja, tetapi bagaimana caranya untuk meningkatkan pendapatan perkapita petani. Untuk petani perkebunan sawit telah ada Program Biodisel dari Pemerintah Pusat yang membantu meningkatkan pendapatan mereka, namun untuk petani karet perlu dipikirkan bagaimana intervensinya. Dalam rangka progress updating pemutakhiran data Kab/Kota 2019, dari 17 Kab/Kota yang melakukan pemutakhiran masih ada 4 Kabupaten yang masih nihil (progress 0%)
Ketepatan sasaran juga menjadi isu dalam penanggulangan kemiskinan. Misalnya saja tahun 2017, persentase rumah tangga miskin yang menerima Beras Miskin hanya sebesar 53,40%. Dari 17 Kab/Kota di Sumsel, tidak ada yang 100% tepat sasaran dalam menerima raskin. Permasalahan distribusi rastra di Kabupaten/Kota yaitu sering salah sasaran. Beras dibagi rata ke seluruh masyarakat karena masyarakat yang mampu juga sering mendapat rastra. Banyak masyarakat kita yang masih berpikiran bahwa bantuan yang diberi harus dibagi rata ke seluruh masyarakat. Maka dari itu diperlukan data yang valid. Intervensi yang dilakukan pemerintah selama ini berdampak pada tingkat kemiskinan di Sumsel. Jika tidak ada program-program bantuan sosial yang diberikan, maka tingkat kemiskinan di Sumsel sebesar 18,7% sehingga dapat dikatakan bahwa dampak program bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan sebesar 5,9%.
permasalahan dominan kemiskinan di Sumsel yaitu Rendahnya daya beli penduduk miskin akibat inflasi GK tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan, Tidak ada nilai tambah komoditas yang dihasilkan. Misalnya, petani karet hanya menjual getah tidak diolah menjadi crumb rubber, Rendahnya kepemilikan lahan. Banyak tanah di Sumsel yang telah dikuasai oleh perkebunan besar, sementara jumlah penduduk terus bertambah sehingga kepemilikan lahan oleh penduduk semakin rendah, Rendahnya akses permodalan yang diakibatkan oleh rendahnya sertifikasi kepemilikan lahan. Terjadinya alih fungsi lahan. Misalnya banyak terjadi di daerah sawah yang telah teririgasi berubah fungsi menjadi perkebunan sawit, Kesenjangan akses pendidikan, kesehatan dan infratsruktur dasar.
Adapun Tantangan penanggulangan kemiskinan di tahun 2020 yaitu Updating data BDT 2015, menjadi DTKS 2020, Penajaman pemetaan masalah dan kebutuhan strategi, Penajaman program khusus kemiskinan khususnya peningkatan pendapatan, Pendampingan dan bantuan teknis dan non teknis kepada Kab/Kota, Monev hasil pemutakhiran data dan pelaksanaan kegiatan di OPD, Untuk menuju kemiskinan satu digit di tahun 2023, Pemprov Sumsel harus menurunkan hampir 1% setiap tahunnya. Strategi percepatan penurunan kemiskinan dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui pengurangan beban dan peningkatan pendapatan. Penanggulangan kemiskinan harus diintegrasikan dari hulu ke hilir. Kita harus menguasai di sektor hilirnya. Sumsel memiliki banyak potensi pertanian, namun belum ada industri hilir untuk setiap produk pertanian tersebut.
Tanggapan Asisten Pemerintahan dan Kesra ”Kita harus optimis kemiskinan menuju 1 digit bisa dilakukan, namun perlu kerja keras dan komitmen seluruh OPD” Tegasnya. Rencana Tindak Lanjut dengan menagendakan rapat koordinasi dengan seluruh Tim TKPK Provinsi Sumatera Selatan
