Berita :: Bappeda Prov. Sumsel

Rapat Internal Perangkat Daerah tentang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 dan Penyusunan RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2020

Palembang - Palembang, 6 Maret 2019 Gubernur Sumsel H Herman Deru memimpin langsung Rapat Internal Perangkat Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov Sumsel Tahun 2018-2023 dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prov Sumsel Tahun 2020, bertempat di Griya Agung, Palembang Sumatera Selatan.

Sejumlah isu strategis dibahas dalam rapat tersebut di antaranya soal penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel, kedaulatan pangan hingga target pertumbuhan ekonomi dan kelangsungan 13 BUMD yang ada di Sumsel.

Selain dihadiri seluruh Kepala OPD di lingkungan Sumsel, rapat tersebut juga dihadiri sejumlah anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sumsel.

"Saya merangkum apa yang sudah disampaikan Kepala Bapeda dan bisa ambil garis besarnya. Angka yang dipaparkan untuk provinsi itu adalah angka kumulatif dari kabupaten/kota, baik itu angka kemiskinan, IPM pengangguran dan lainnya. Karena itu jelas yang harus segera dilakukan adalah sinkronisasi," tegasnya.

Herman Deru mengatakan bahwa tak sedikit orang menyebutnya sebagai pemimpin otoriter namun ia tetap berupaya mendengarkan aspirasi dari semua tingkatan kalangan. "Sudah banyak titik yang saya kunjungi sejak 5 bulan menjadi gubernur. Dan harus diakui bukan cuma saya tapi semua kepala dinas harus rajin turun ke lapangan bersinergi" jelasnya.

Semua Kepala OPD, Staf Ahli, Staf Khusus yang berkaitan dengan nomenklatur di kabupaten/kota harus bersinergi. Bila perlu dan memungkinkan instansi vertikal juga diajak ke daerah untuk menyerap kebutuhan.

"Sinergi ini penting karena apapun rencananya, program atau pekerjaan yang kita lakukan tujuan utamanya adalah menurunkan angka kemiskinan. Ini kerja besar kita tapi bukan berarti ornamen lain itu tidak penting," imbuhnya.

Selain soal sinergi dan sinkronisasi dalam kesempatan itu, Herman Deru juga sempat menyinggung soal target penurunan angka kemiskinan di Sumsel pada 2019 menjadi 11,6 persen dari 12,80 persen pada 2018.

"Koreksi target itu. Kalau targetnya hanya menjadi 11, 6 persen kita akan santai. Target itu terlalu kecil. Kita harus bisa pisahkan target dengan obsesi tapi yang normal saja. Meskipun sudah dikaji dan dihitung tapi itu saya pikir terlalu rendah," jelasnya.

Menurutnya, semua pihak harus konsisten dengan target penurunan itu. Ia pun ingin penurunan ini dikebut karena sudah menjadi konsekuensi dan janji yang tertuang dalam visi misi Sumsel Maju untuk Semua.

"Saya sudah ke daerah-daerah semua sepakat mendukung penurunan angka kemiskinan satu digit. Dan saya yakin kita bisa. Ibaratnya kalau jalan tidak ada yang kejar ya pasti santai. Tapi kalau kepepet dikejar hewan buas kita bisa lari kencang dan melompat tinggi-tinggi. Nah seperti itulah kita menurunkan angka kemiskinan harus yakin bisa," jelasnya.

Dalam rapat itu Gubernur Sumsel juga mengimbau kepada seluruh peserta rapat untuk saling percaya baik pads pimpinan dan sebaliknya. Karena dengan kepercayaan akan timbul kesepahaman dan kerjasama yang nyaman dan baik.

"Ini harus disesuaikan karena kalau tidak ini akan ada miss komunikasi. Dan terpenting setiap rapat harus ada hasilnya jangan hanya ritual.

Sementara itu Kepala Bappeda Sumsel Ekowati Retnoningsih menjelaskan bahwa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi ada beberapa indikator yang penting diperhatikan yakni sektor pertanian, perkebunan dan perhutanan. Karena hal ini berkaitam dengan produksi lahan yang akan ikut mempengaruhi nilai kontribusinya.

Sementaa itu IPM Sumsel sendiri saat ini tercatat sebesar 68.86. Untuk meningkatkannya, Ekowati menyampaikan ada 4 indikator yang perlu diintervensi yakni angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita.

07 Maret 2019 16:14:54 WIB Bappeda Terkini

© 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan