Rapat dipimpin dan dibuka langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, DR. Ekowati Retnaningsih, SKM., M.Kes didampingi oleh Kepala
Bidang Pemerintahan Kesos dan Kesra, Joni Awaludin, SE, MT, MA.
Dalam kesempatannya, Keplaa Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan memaparkan terkait kondisi kemiskinan di Sumatera Selatan bahwa secara persentase, Sumsel per
ingkat ke-11 tingkat kemiskinan tertinggi, sementara jika dilihat secara jumlah, Sumsel berada di peringkat ke-7 dari 24 provinsi di Indonesia. 64,57% penduduk miskin di Sumsel berada di pedesaan, sedangkan 35,43% berada di perkotaan. Artinya program-program kemiskinan harus menyasar di pedesaan.
Lampung merupakan Provinsi yang tercepat dalam penurunan angka kemiskinan di Pulau Sumatera. Dari total penduduk miskin di Sumsel, hanya 45% yang bekerja, sementara 55% lainnya tidak bekerja. Dari 45% penduduk miskin yang bekerja, 70% dari mereka bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Pe
nduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan bukan pemilik kebun tetapi buruh yang bekerja pada oarng yang memiliki lahan.
Laju penurunan kemiskinan di Muratara tergolong lambat. Secara persentase, persentase kemiskinan di Muratara merupakan yang tertinggi di Sumsel. Kabupaten sebaiknya tidak hanya menargetkan penurunan kemiskinan secara persentase saja, namun juga target secara jumlah, lokasinya dimana saja dan siapa orangnya. Permasalahan kemiskinan di Muratara terkait infrastruktur dasar (sanitasi dan air bersih) dan ketenagakerjaan (banyak penduduk yang tidak bekerja). Mulai tahun 2019, disediakan bantuan keuangan (Bankeu) ke Kabupaten/Kota
yang dialokasikan untuk penurunan kemiskinan. OPD Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dengan Bappeda terkait penggunaan satu data.
Penduduk miskin paling banyak di Muratara berada di Muara Rupit. Program-program kemiskinan harus menyasar ke Kecamatan dan Desa dengan penduduk miskin terbanyak. Tren kemiskinan Musi Banyuasin mengalami penurunan yang cukup signifikan selama tahun 2009-2018, namun masih berada di atas rata-rata provinsi. Permasalahan kemiskinan di Muba yaitu infrastruktur dasar dan ketenagakerjaan. Secara jumlah dan persentase, Kecamatan Lais berada di peringkat pertama penanggulangan kemiskinan.
Untuk Kabupaten Lahat dan OKI, tren kemiskinan juga berfluktuasi dan masih berada di atas angka provinsi. Permasalahan kemiskinan di dua kabupaten tersebut masi terkait infrastruktur dasar dan ketenagakerjaan. Kecamatan yang paling banyak jumlah penduduk miskin dan tinggi secara persentase di Lahat dan OKI berada di Kecamatan Lahat dan Kecamatan Sekayu.
Sementara itu, paparan dilanjutkan oleh BPS Sumatera Selatan terkait Determinasi Kemiskinan di Kabupaten Muratara, Musi Banyuasin, Lahat dan OKI. Penyebab kemiskinan secara umum ada 3 yaitu 1) Tingkat kesehatan rendah, 2) Tingkat pendidikan rendah, 3) Tingkat pendapatan rendah. Cara menanggulangi kemiskinan melalui mengurangi beban pengeluaran (melalui program perlindungan sosial seperti KIS, KIP, KKS) dan meningkatkan pendapatan (misalnya menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan).
Kebijakan penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah antara lain:
- Mendorong pertumbuhan ekonomi
- Menjaga stabilitas makro ekonomi
- Stabilisasi harga
- Penciptaan lapangan kerja
- Meningkatkan iklim investasi
- Pengembangan infrastruktur
Penduduk miskin di 4 Kabupaten (OKI, Lahat, Muba dan Muratara) masih banyak yang berpendidikan rendah. Selain pendidikan yang rendah, mayoritas penduduk miskin bekerja di sektor informal.
Tidak semua Rumah Tangga miskin menerima Rastra. Contohnya di Musi Banyuasin, hanya 42,24% RT miskin yang menerima rastra. Secara total Provinsi, hanya 53,40% RT miskin yang menerima Rastra di Sumatera Selatan (program kemiskinan tidak tepat sasaran). Percepatan penurunan kemiskinan diharapkan terjadi di 4 Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi tersebut sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan di Sumsel.
Hasil pertemuan tersebut Pemerintah Provinsi sumatera Selatan telah memiliki aplikasi siGertak yang dapat melihat efektifitas program atau kegiatan kemiskinan yang dilakukan oleh OPD, dan diharapkan agar Kabupaten/Kota lain dapat melanjutkan aplikasi tersebut hingga ke level rumah tangga.
