Berita :: Bappeda Prov. Sumsel

Rapat Pembahasan Realisasi APBD Semester I Tahun Anggaran 2018

Palembang - Palembang, 20 Juli 2018 Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Jumat 20 Juli 2018 mengadakan Rapat Pembahasan Realisasi APBD Semester I Tahun Anggaran 2018 yang berlangsung di Aula Bappeda Provinsi Sumatera Selatan pukul 09.00 WIB, Rapat tersebut dilanjutkan pembahasan Realisasi APBN pada pukul 14.00 WIB bersama kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.

Dipimpin oleh Keplaa Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, M. Adhi Martadhiwira, S.Sos., M.Pol.Admin mewakili Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, DR. Ekowati Retnaningsih, SKM., M.Kes. Kemudian dihadiri oleh OPD Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan dilanjutkan oleh kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.

Tujuan rapat koordinasi yaitu koordinasi dan sinergitas pelaksanaan perencanaan pembangunan, identifikasi realisasi sasaran pembangunan, serta informasi permasalahan dan kendala.

Paparan disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis terkait pembahasan realisasi APBD, APBN, dan DAK Triwulan II Tahun Anggaran 2018. diantaranya mengenai relaisasi APBD Provinsi, realisasi DAK Provinsi, laporan dana alokasi khusus (DAK) Provinsi Tahun 2018, rekapitulasi penyerahan realisasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2018, tindak lanjut evaluasi AKIP, serta lampiran OPD Provinsi penerima alokasi APBN,

Sementara itu dilanjutkannya bahwa rekomendasi terhadap pelaksanaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2018 yaitu; Daerah harus mempercepat proses realisasi fisik dan penyerapan keuangan kegiatan DAK TA. 2018, karena kinerja realisasi fisik dan keuangan dari daerah penerima DAK akan menentukan kebijakan Pemerintah terkait besaran DAK tahun berikutnya karena ini merupakan punishment bagi daerah yang tidak tertib dan berkinerja rendah serta mendorong tertib/disiplin anggaran, Bagi daerah melalui OPD menerima dana DAK yang belum memintakan pencairan/penyaluran keuangan Tahap I maka harus segera melakukan proses pencairan ke KPPN masing-masing daerah sesuai syarat dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor S-133/PK.2/2018 tanggal 18 Mei 2018 dengan menyampaikan minimal data kontrak fisik/surat Perjanjian Kerjasama dan Rencana Kegiatan selambat-lambatnya sampai tanggal 23 Juli 2018, konsekuensi persyaratan terlambat maka tahapan DAK Fisik tidak disalurkan. Agar OPD penerima DAK mendorong kesuksesan pelaksanaan DAK dari Tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi DAK di kabupaten/kota masing-masing. *Bappeda.SS

23 Juli 2018 15:23:26 WIB Bappeda Terkini

© 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan