Rapat dipimpin oleh Kepala Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Ir. Hendrian. MT mewakili Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, DR. Ekowati Retnaningsih, SKM., M.Kes.. Kemudian rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Esselon 3 & 4 Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dan Staf terkait.
Dalam kesempatannya, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Ir. Hendrian, MT mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah menyusun Draft Dokumen Revisi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada tahun 2017. Selain itu, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan sedang menyusun RPJMD Teknokratik 2019 dan juga menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.
Tujuan pertemuan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman terhadap Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) dan Sistem Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Online.
Paparan disampaikan oleh Kepala Sekretariat Dewan Nasional Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) Kementerian PPN/Bappenas (Bapak Atjeng Kadaryana) mengenai perencanaan pembangunan rendah karbon. Kemudian dilanjutkan oleh Sekretariat Dewan Nasional RAN-GRK (Bapak Emod Tri Utomo) mengenai pemantauan, evaluasi dan pelaporan RAD-GRK/RPRK-D Online.
Hasil tindak lanjut yang didapat dari pertemuan pembahasan tersebut Perlu adanya kesepakatan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap OPD yang menjadi koordinator pelaksanaan penurunan emisi gas rumah kaca daerah (RAD GRK) atau Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK), apakah Bappeda atau Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Hal ini mengingat bahwa Bappeda memegang peran penting dalam proses penyusunan dan pengintegrasian Rencana Pembangunan Rendah Karbon (RPRK) Daerah ke dalam RPJMD sesuai dengan isi rancangan Perpres PPRK.
Dalam hal finalisasi laporan PEP PPRK online, koordinator dapat mengecek kembali kegiatan yang dilaporkan OPD dari laporan kegiatan OPD pada e-monev yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Perlu adanya dokumen evaluasi perencanaan aksi mitigasi di Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2012, namun bukan bicara perhitungan emisi, tapi bagaimana pelaporan PEP dilihat dari segi perencanaan.
Beberapa rencana agenda pertemuan terkait PEP PPRK Online dari Sekretariat Dewan Nasional RAN-GRK Kementerian PPN/Bappenas RI. Pertemuan untuk seluruh perwakilan Bappeda se-Indonesia (tentative Maret 2018). Pertemuan Nasional Pokja RAD-GRK (Bappeda dan perangkat daerah terkait) untuk 34 provinsi sebanyak 2 kali (tentative Mei dan September 2018). serta penyelesaian PEP RAD-GRK tahun 2017 dan penyiapan penyusunan RPRK-D sebagai mandat dari Perpres PPRK. Bappeda.SS
