Dihadiri oleh PNW IPB, CCROM IPB, Dinas Kelautan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, UNSRI, serta Staf Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.
Diskusi dibuka oleh Ir. Hendrian, MT Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mewakili Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, DR. Ekowati Retnaningsih, SKM., M.Kes, beliau menyampaikan terkait agenda diantaranya; penandatanganan BAP para ahli, pemantapan rencana validasi KLHS ini kepada KLHK, SK Tim validasi karena terkait adanya pembinaan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota karena sudah ada KLHS dari Kabupaten Pali yang sudah masuk, namun belum ditetapkan siapa-siapa yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti KLHS Kabupaten ini.
Poin Kondisi Sumsel saat ini: Dokumen KLHS berproses paralel penyusunan RTRWP, hanya saja dokumen RTRWP sudah diperdakan sedangkan KLHS belum divalidasi, sehingga ada kendala dalam mengintegrasikan kajian KLHS terhadap RTRWP, karena merubah RTRWP berarti peru merubahn PERDA, dan proses ini tidak mudah.
Agenda kedua yaitu penyusunan BAP untuk mendukung validasi KLHS ke KLHK (dokumen pendukung) poin utama lebih kepada menilai substansi dokumen KLHS. Untuk proses adminstrasi dll nanti dilakukan oleh tim validasi KLHK. *Bappeda.SS
