Dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Ir. Hendrian, MT mewakili Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, DR. Ekowati Retnaningsih, SKM., M.Kes, kemudian di narasumberi Dosen Universitas Sriwijaya Reini Silvia Ilmiaty, dan Nyimas.
Dihadiri oleh beberapa SKPD terkait, diantaranya Dinas Perhubungan Prov. Sumsel, Dinas PU Perumahan dan Permukiman, serta Staf Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.
Sementara itu, paparan pertama disampaikan oleh Reini Silvia Ilmiaty mengenai peningkatan jumlah penduduk pertahun, kebutuhan rumah meningkat, backlog perumahan MBR 11,4 juta unit, program pemerintah, pertumbuhan kebutuhan lahan meningkat, kondisi perekonomian, laju pembangunan yang pesat untuk kesejahteraan.
Kemudian mengenai beberapa sektor yang masih menghambat aktivitas pembangunan diantaranya; kurangnya sosialisasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah terhadap pihak-pihak yang terkait sehingga proses yang dilakukan lama dan masih kurangnya realisasi kesepakatan/MoU yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dengan pelaku usaha di Sumsel terhadap Pemerintah Kota dan Kabupaten. Serta perijinan di Kota dan Kabupaten yang masih sulit sehingga dibutuhkan waktu dan biaya ditambah denan adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat instansi yang terkait yang mengakibatkan tambahan biaya bagi kelangsungan proses perijinan pembangunan rumah.
Selanjutnya paparan disampaikan oleh Ibu nyimas mengenai isu pokok permasalahan permukiman diantaranya terkait optimalisasi pendataan, melanjutkan pembangunan perumahan yang mendukung masyarakat MBR, tersedianya hunian yang layak bagi MBR. *Bappeda.SS
