Rapat dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan DR. Ekowati Retnaningsih, SKM, M.Kes diwakili oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Target-target RPJMD Kabupaten/Kota harus berpedoman pada RPJMN, dan juga harus mengacu pada RPJMD Provinsi.
2. Pada Bulan Agustus 2016 akan dilakukan evaluasi Raperda RPJMD bagi 7 Kabupaten. Untuk itu kita akan mencoba merinci target Indikator Makro RPJMD yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengangguran dan IPM. Hasil perhitungan ketiga sasaran tersebut dari BI dan BPS akan ditindak lanjuti dengan Surat edaran gubernur untuk dipedomani oleh Kabupaten/Kota dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.
Sementara itu rapat dihadiri oleh Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Bappenas, Bank Indonesia, BPS Provinsi Sumatera Selatan, dan diikuti oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dan Bappeda Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
Dilanjutkan paparan oleh Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Bappenas Bapak Oktorialdi terkait Sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Pusat. Dalam kesempatannya beliau menyampaikan mengenai prinsip perencanaan pembangunan daerah, kebijakan dan pendekatan perencanaan, periodesasi untuk RPJMN dan RTRW harus erbarengan atau paling lambat 6 (enam) ulan setelah penetapan RPJMN, untuk kabupaten/kota yang sedang menyusun RPJMD agar tetap berpedoman pada permendagri nomor 54 Tahun 2010 karena sampai saat ini belum ada peraturan perundangan penggantinya, serta mengenai program prioritas dan kegiatan prioritas merupakan hasil masukan dan diskusi semua stakeholders.
Kedua, paparan disampaikan oleh Bank Indonesia, terkait perkembangan ekonomi terkini Sumatera Selatan Triwulan II Tahun2016 mengenai, kinerja ekonomi Sumatera Selatan, komoditas non migas unggulan untuk ekspor, info terkini Provinsi Sumatera Selatan, pPertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tercatat tumbuh positif ditengah masih melambatnya ekonomi dunia. Investasi dan konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan, Pencapaian Inflasi Sumsel di Tw I 2016 masih terkendali di angka 5,05, Pencapaian ini disebabkan oleh solidnya koordinasi pengendalian inflasi antar instansi terkait, Laju inflasi Sumatera tahun 2016 diperkirakan stabil sesuai dengan arah target inflasi nasional, serta Bagi Kabupaten/Kota yang berminat dapat melaksanakan magang di Bank Indonesia mengenai metode penghitungan ekonomi secara makro.
Terakhir paparan disampaikan oleh BPS Provinsi Sumatera Selatan, terkait IPM, gini ratio, kemiskinan dan pengangguran Sumsel, diantaranya mengenai Indeks Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun, Capaian pendidikan di Sumatera Selatan semakin meningkat selama kurun waktu 2010-2015, Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 berjumlah 1.085.800 jiwa atau sebesar 13,62% dengan garis kemiskinan Rp. 307.488/kapita/bulan. Penduduk miskin sebagian besar tertumpu pada buruh pertanian dan konstruksi untuk itu agar sasaran pengentasan kemiskinan diprioritaskan pada sector tersebut, serta Tingkat Pengangguran Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 sebesar 6,07% dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). (BAPPEDA SS)
