Berita :: Bappeda Prov. Sumsel

Rapat dalam Rangka Menerima Kunjungan Lapangan Tim NICFI Norwegia ke Provinsi Sumatera Selatan

Palembang, 16 Maret 2016 Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Selasa 15 Maret 2016 pada pukul 13.00 WIB menerima kunjungan lapangan Tim NICFI Norwegia ke Provinsi Sumatera Selatan, pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Dan disambut langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, DR. Ekowati Retnaningsih, SKM., M.Kes didampingi Kasub Pengolahan Data dan Informasi UPTB Penataan Ruang.

Turut hadir dalam pertemuan rapat tersebut yaitu Dr. Najib Asmani Staf Khusus Gubernur Bidang Perubahan Iklim, Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, Sekretaris BLH Provinsi Sumsel, Norway's International Climate and Forest Initiative Team, The Department for International Development (DFID), Kedutaan Norwegia di Indonesia, IDH, Daemeter, ZSL, serta Staf UPTB Penataan Ruang Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Pertemuan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari dari Surat yang dikirim oleh Gubernur Sumatera Selatan pada Oktober 2015 tentang rencana pelaksanaan Green Growth of South Sumatera terkait Kebakaran Hutan dan Lahan yang disupport oleh berbagai kemitraan.

 

Bappeda Prov. Sumsel melakukan supporting pemetaan dalam mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan sampai tingkat pedesaan. Peta Karhutlah yang dibuat Bappeda Prov. Sumsel sebagai data olahan dari Dinas Kehutanan ini diupayakan agar pada lokasi desa rawan kebakaran dapat diketahui siapa yang bertanggungjawab di lahan kebakaran sebagai mitranya.

 

Progres mengenai Perlindungan terhadap lahan gambut di Sumatera Selatan sejalan dengan yang dilakukan Pemerintah Pusat sesuai Perpres No. 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, sehingga Sumatera Selatan juga harus menjaga hutan dan lahan gambutnya, tidak diizinkan untuk pemberian izin di lahan gambut.

Identifikasi lahan-lahan bekas terbakar akibat Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2015 maka akan diambil alih oleh Pemerintah, untuk dilakukan tindak evaluasi. Selanjutnya evaluasi ini terdiri dari 3(tiga) opsi yaitu :

1. Akan dikembalikan kepada konsesi perusahaan

2. Menjadi kawasan hutan lindung/'protected area'

3. Dikembalikan kepada masyarakat sebagai Hutan Masyarakat

 

Untuk Revisi RTRW Provinsi saat ini telah diajukan kepada DPRD Provinsi Sumsel, diharapkan akan ditetapkan menjadi Perda selambat-lambatnya pada bulan Juni 2016. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerima tawaran baik dari Pemerintah Norwegia terkait kerjasama dalam bidang Pemetaan dan juga 'capacity building' bidang pemetaan. (Admin)

 

17 Maret 2016 08:20:31 WIB Bappeda Terkini

© 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan