Berita :: Bappeda Prov. Sumsel

FGD Bidang Ketenagakerjaan

Palembang, 11 Januari 2016 Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Jumat 08 Januari 2016 menggelar FGD Bidang ketenagakerjaan bertempat di ruang rapat Bappeda Provinsi Sumatera Selatan lantai II pada pukul 09.00 WIB, FGD ini dihadiri oleh Bappeda Prov. Sumsel, Disnakertrans Prov.. Sumsel, Akademisi Unsri, BLK Prov. Sumsel, Bank Indonesia, dan beberapa SKPD terkait.

Dipimpin oleh Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan, Bapak H. Najib Akhmad, SH., M.Hum didampingi Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, DR. Ekowati Retnaningsih, SKM., M.Kes.

Tujuan FGD Ketenagakerjaan ini adalah untuk mendapatkan isu strategis permasalahan ketenagakerjaan di Sumatera Selatan, terkait belum tercapainya target RPJMD pada Tahun 2014 dan 2015 serta strategi dalam menghadapi MEA, kemudian agar mendapat masukan tentang pemecahan untuk penajaman RKPD Tahun 2017.

Paparan disampaikan oleh Kepala Disnakertrans Hj. Dewi Indriati, SH., M.Hum terkait permasalahan capaian dan rendahnya kompetensi tenaga kerja Sumatera Selatan menyambut MEA, mengenai; arah kebijakan dan strategi pembangunan pelatihan dan produktivitas kemenaker 2015-2019, strategi peningkatan kualitas SDM, strategi peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas, peningkatan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif, permasalahan yang dihadapi bidang ketenagakerjaan, serta rencana aksi yang akan dilakukan.

Selanjutnya paparan terkait SDM Sumatera Selatan dan Kesiapan menghadapi MEA disampaikan oleh Dr. Dessy Adriani, S.P, M.Si Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, diantaranya mengenai; persoalan ketenagakerjaan di Sumatera Selatan., dalam hal ini meliputi tingkat pengangguran terbuka yang tinggi ditambah dengan tingkat kompetensi tenaga kerja yang masih belum optimal. hal inilah yang menyebabkan masalah ketenagakerjaan di Sumatera Selatan melambung tinggi. Kompetensi tenaga kerja ditimbulkan karena produktifitas rendah, contohnya; tingkat kompetensi tenaga kerja masih di bawah standar yang dibutuhkan, lalu tenaga kerja yang sudah kompeten belum mendapat pengakuan resmi dalam bentuk sertifikat kompetensi. (Admin)

 

12 Januari 2016 09:53:08 WIB Bappeda Terkini

© 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan