Dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Mukti Sulaiman, SH., M.Hum, Rapat dihadiri BKP Prov Sumsel, Balitbangnovda Prov. Sumsel, BPMPD Prov. Sumsel, Dinas Pertanian Prov. Sumsel, Dinas Perkebunan Prov. Sumsel, Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel, Disperindag Prov. Sumsel, Dinas Sosial Prov. Sumsel, Dinas Pendidikan Prov. Sumsel, Dinas PU Pengairan Prov. Sumsel, Dinas PU Bina Marga Prov. Sumsel, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel, Satpol PP Prov. Sumsel, dan Biro Perekonomian Setda Prov. Sumsel.
Tujuan pertemuan ini adalah untuk menyusun dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah agar dapat digunakan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah pada bidang penanggulangan kemiskinan.
Dalam kesempatannya, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, DR. Ekowati Retnaningsih, SKM., M.Kes memaparkan terkait Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Sumatera Selatan.
Kemiskinan masih menjadi isu utama dalam pembangunan sosial ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) merupakan payung kebijakan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen SPKD Provinsi Sumatera Selatan diharapkan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen SPKD berlaku sebagai acuan dalam melakukan upaya penanggulangan kemiskinan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan secara dinamis dapat dilakukan perubahan sesuai perkembangan lingkungan.
Kemudian Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan juga menyampaikan mengenai kondisi kemiskinan daerah, determinan kemiskinan daerah pada bidang; pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketenagakerjaan, lalu mengenai strategi dan arah kebijakan pembangunan Sumsel, permasalahan dan strategi penanggulangan kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan, serta tentang kondisi kesejahteraan penduduk Sumatera Selatan. (Admin)
