Dihadiri oleh Kepala Bidang, Kasubbid beserta Staf Sosial dan Budaya Bappeda Provinsi Sumsel, Perwakilan Bidang Sarana dan Prasarana, serta Perwakilan dari Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Diikuti unsur Inspektorat Setda Provinsi Sumsel, Balitbangnovda, BPMPD, Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel, Disperindag Provinsi Sumsel, Dinas Koperasi Provinsi Sumsel, dan Dinas Sosial Provinsi Sumsel,
Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Bapak Ir. Hendrian, MT mewakili Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Ibu DR. Ekowati Retnaningsih, SKM., M.Kes. Dalam kesempatannya, Kepala Bidang Sosbud Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan isi paparan Bappeda Provinsi Sumsel yaitu diantaranya, kondisi dan tantangan kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan, upaya yang sudah dilakukan Tahun 2015 sampai dengan Triwulan I, rencana/agenda TKPK Tahun 2015, dan aksi daerah percepatan penanggulangan kemiskinan melalui efektifitas koordinasi TKPK Provinsi.
Pada Tahun 2013, terdapat 4 kabupaten/kota yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan, yaitu : Kabupaten Muba dan Empat Lawang, Kota Palembang dan Prabumalih. Jumlah penduduk dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Sumsel paling banyak berada di Kota Lubuk Linggau. Tingkat kemiskinan Provinsi Semsel pada Bulan September 2014 sebesar 13.62 %. Tingkat kemiskinan tersebut sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014.
Adapun tantangan pokok penanggulangan kemiskinan diantaranya meliputi kemiskinan, kerentanan, dan kesenjangan. Didalam kemiskinan, kemiskinan menurun tetapi dalam laju yang melambat, makin rendah tingkat kemiskinan maka makin sulit pula penanggulangannya. Kemudian dalam hal kerentanan, sebagian yang di atas GK sesungguhnya masih rentan jatuh ke kemiskinan. Namun kelompok ini adalah embrio kelas menengah Indonesia. Terakhir dalam hal kesenjangan, laju pertambahan pendapatan kelompok penduduk 40% terbawah cenderung rendah (sekitar 2% per Tahun), beda kelompok penduduk maka beda pula intervensi kebijakan yang dibutuhkan. (Admin)
