Berita :: Bappeda Prov. Sumsel

Komisi XI Janjikan Sumsel Hilirisasi Karet

Komisi XI DPR RI menggelar pertemuan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, Senin (23/2/2015). Rapat tertutup yang digelar selama tiga jam di Ruang Bina Praja, Kantor Gubernur Sumsel Jalan Kapten A Rivai Palembang itu menghasilkan beberapa kesepakatan.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan mengatakan, Sumsel memerlukan industri hilir karet yang menjadi basis ekonomi dominan. Setidaknya sekitar 2 juta penduduk Sumsel menggantungkan hidupnya di kebun karet. Sementara harga karet di pasaran masih anjlok di kisaran Rp 6.000-an.

"Ada dua juta petani karet di Sumsel mengalami kesulitan ekonomi karena harga jual yang belum membaik. Dari pembasahan sementara, kita mendorong Sumsel harus memikirkan hilirisasi karet. Kan Sumsel sudah punyan Kawasan Ekonomi Khusus di Tanjung Api Api untuk dikembangkan," ujarnya.

Ia menjelaskan, selama ini karet yang dihasilkan oleh Sumsel dijual mentah ke luar negeri. Padahal bila diolah ke barang jadi, tentunya dapat meningkatkan pendapatan para petani karet. Menurut Marwan, tak cuma Sumsel yang mengalami kesulitan karena anjloknya harga karet. Beberapa daerah lain di Indonesia juga mengalami nasib sama.

"Solusinya memang hilirasi karet. Salah satu BUMD akan kita minta membangun industri hilir dan lembaga pembiayaan. Indonesia punya Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor. Kita dorong agar bisa membiayai permesinan, permodalan dan pemasaran industri karet di Sumsel. Tapi pembicaraan dasar, perlu pembahasan lebih detil lagi," terangnya.

Hilirisasi industri penting bagi Sumsel untuk mencapai target angka kemiskinan. Karena diketahui bila angka kemiskinan di Sumsel masih berkisar 13 persen, lebih besar dari angka nasional yang sudah mencapai 10 persen. Dari pertemuan kemarin, Marwan baru mengetahui beberapa penyebabnya.

"Banyak daerah di Sumsel yang masih terisolir, sedangkan pembangunan infrastruktur belum merata. Ditambah lagi dua juta petani karet yang tengah terpuruk karena pasaran menghargai produk mereka sangat murah. Pemerintah Pusat, daerah dan DPR RI perlu berkolaborasi mengatasi hal ini," terangnya.

Meski baru menatap industri hilir, Sumsel masih kata Marwan menunjukkan performa positif selama beberapa tahun belakangan. Dari 17 Kabupaten dan Kota plus Pemerintah Provinsi (Pemprov), delapan di antaranya sudah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Hal itu menandai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel ke depan bakal meningkat. "Kita senang kabar itu. Kinerja keuangan daerah semakin baik. Bahkan Sumsel adalah satu dari lima provinsi yang mencapai target pajak nasional. Sumsel bisa menjadi contoh yang baik dalam hal ini," terangnya.

 

http://palembang.tribunnews.com

24 Februari 2015 08:04:37 WIB Seputar Sumsel

© 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan