Berita :: Bappeda Prov. Sumsel

Alex Noerdin: Studi Banding Cukup Lewat E-Mail

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Pemerintah pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengeluarkan Surat Edaran Menpan-RB per 1 Desember 2014. Isinya tentang instruksi penghematan bagi instansi pemerintahan di Indonesia. Hal ini lantas dijawab oleh Gubernur Sumsel, Alex Noerdin. Menurutnya, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) siap menghemat anggaran. Uang penghematan itu nantinya bisa dialihkah untuk pemerataan ekonomi di masyarakat.

"SKPD harus berhemat. Studi banding cukup dengan faksimil dan email. Kalau pun harus tidak perlu ramai-ramai. Kita akan kurangi perjalan dinas dan anggaran rutin lainnya," kata Alex kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (25/11/2014).

Penghematan dilakukan merata bagi 508 kota dan kabupaten serta 34 provinsi di Indonesia. Diungkapkan Menpan RB, Yuddy Chrisnandi, kedinasan dan pemda biasanya menghabiskan anggaran untuk mengejar target. Kini, mekanisme penggunaan anggaran dibalik. Semua kegiatan yang dilakukan pemerintah harus seminim mungkin menggunakan anggaran.

Selain menghemat anggaran, pemda diminta menggunakan produk lokal, terutama makanan. Jika sebelumnya sering melahap buah impor, Yuddy mencontohkan, kini pemda sebaiknya mengunyah buah hasil petani Indonesia. Bila biasanya dalam setiap acara pemerintah banyak menyiapkan menu makanan impor berupa buah anggur, apel, pepaya dan jeruk. Kini harus menggunakan buah lokal berupa jeruk garut, pisang raja, sawo, manggis, salak, ubi dan kacang.

Dalam lima tahun ke depan, pemerintah akan mengedarkan kembali surat larangan menggunakan fasilitas by Browse to Save" href="http://palembang.tribunnews.com/2014/11/26/alex-noerdin-studi-banding-cukup-lewat-e-mail#">hotel, gedung, dan lainnya yang berbayar mahal bagi pemda. Yuddy menegaskan, pemda yang masih menyelenggarakan kegiatan di hotel dan gedung sewaan akan diberikan sanksi administratif berupa teguran, demosi, penghentian tunjangan kerja dan intrumen lainnya.

Pemerintah pun akan melayangkan surat edaran terkait pembatasan perayaan pernikahan anak pejabat yang menggunakan hotel besar. Surat edaran itu berlaku untuk anak Presiden sampai ke pejabat tingkat bawah.

 

palembang.tribunnews.com

26 November 2014 16:48:52 WIB Info Publik

© 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan