Berita :: Bappeda Prov. Sumsel

Ini Langkah Alex Noerdin Mengatasi Dampak Kenaikan BBM

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, buka suara menyangkut keputusan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi yang menaikkan harga bbm bersubsidi.

Menurut orang nomor satu di Sumsel ini, pemerintah akan mempersiapkan penanggulangan dampak keputusan tersebut.

"Saya telah minta dinas terkait sampai kepala daerah untuk menggelar operasi pasar di wilayah masing-masing sehingga potensi rawan sosial dan ekonomi dapat teratasi," ujarnya saat jumpa pers di Griya Agung, Rabu malam (19/11/2014).

Alex menyebutkan dirinya telah meminta dinas terkait hingga Bupati atau Walikota se-Sumsel untuk mengambil tindakan secara terkoordinir.

Ia melanjutkan, Sumsel akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk memberlakukan konversi kendaraan bensin atau solar ke bahan bakar gas atau BBG.

"Kita minta Pertamina menyiapkan infrastruktur BBG sampai ke daerah. Sedangkan Pemprov, Pemkab dan Pemkab akan membantu penyediaan lahan. Konversi akan fokus untuk kendaraan dinas dan angkutan umum," paparnya.

Alex melanjutkan, dirinya meminta kepala daerah menginventarisir kelompok masyarakat miskin yang terkena langsung dampak kenaikan BBM.

"Mungkin ada masyarakat miskin yang belum terdaftar di KIS, KIP atau KKS. Kita hindari hal tersebut," tegasnya.

Menurut Alex, kenaikan BBM merupakan kebijakan pusat yang harus diamankan dan dipatuhi oleh Pemerintah Daerah (Pemda), khususnya Pemprov sebagai perpanjangan tangan Presiden.

Ketimbang mempermasalahkan kenaikan harga, Alex meminta masyarakat fokus pembenahan ke depan.

"Dari pada ribut setuju atau tidak soal kenaikkan BBM, soal waktunya tepat atau tidak, lebih baik fokus bagaimana mengatasi dampaknya," imbaunya.

Alex mengatakan optimis alasan kenaikan BBM untuk mengalihkan subsidi besar ke sektor yang lebih produktif dapat tercapai.

"Saya lebih konsen jika di Sumsel terwujud infrastruktur, baik itu jalan maupun pertanian, misalnya," jelasnya.

 

palembang.tribunnews.com

20 November 2014 09:29:40 WIB Info Publik

© 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan