Berita :: Bappeda Prov. Sumsel

Butuh Intervensi Politik Anggaran untuk Angkat Prestasi Atlet di Asian Games 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebutuhan dana disebut sebagai salah satu persoalan yang perlu intervensi pemerintah terkait politik anggaran. Dana itu untuk melengkapi infrastruktur untuk pelatihan para atlet, agar mendapatkan hasil optimal saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018.

"Kami harus fokus terhadap cabang olahraga yang unggul pada nomor-nomor unggulan, bagaimana kami bisa melobi nomor tersebut untuk bersaing dengan 45 negara yang lain pada even 2018," kata Ketua Komite Olahraga Indonesia Rita Subowo, di Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Menurut Rita, ada kebutuhan infrastruktur penunjang yang selama ini memang belum ada. "Perlu ada kerja sama yang baik dengan pemerintah," ujar dia. Persoalan anggaran, tegas dia, menjadi hal serius yang harus diperhatikan menyongsong penyelenggaraan Asian Games 2018. "Bagi setiap atlet," tegas dia.

Intervensi politik anggaran


Rita mengatakan KONI dan KOI harus bekerja lebih keras melengkapi peralatan olahraga dari cabang yang dipertandingkan di Asian Games. "Perlengkapan pertandingan apa saja yang belum diterima harus diperhatikan, lebih awal disediakan perlengkapan pertandingan dan pelatihan," ujarnya.

 

Dengan demikian, lanjut Rita, para atlet aman dalam berlatih. "Kita juga harus bersatu melindungi hak-hak mereka (atlet) untuk meraih medali emas," ujar dia.

Beberapa terobosan pun menurut Rita harus diperhatikan. Dia memberikan contoh, untuk cabang bowling harus ada penyesuaian lintasan.

Sementara itu, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Alfitra Salam mengatakan perlu ada penghitungan biaya bagi atlet. Menurut dia, biaya ini masuk dalam kategori politik anggaran dan butuh intervensi pemerintah.

Terkait hal itu, tambah Alfitra, perlu intervensi dari Presiden, tidak cukup dari menteri. Presiden harus mengeluarkan sebuah kebijakan mengenai pengalokasian anggaran khusus untuk olahraga.

kompas.com

09 Oktober 2014 08:01:31 WIB Berita Terkini

© 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan