Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, DR. Ekowati Retnaningsih, SKM., M.Kes dan di dampingi oleh Staf Khusus Gubernur bidang Perubahan Iklim, Najib Asmani. Kemudian dihadiri oleh beberapa instansi terkait diantaranya Staf Presiden, BBWS Sumatera VIII, BPSDA Wilayah Musi, PMU KEK TAA, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel, Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel, Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, Dinas Pertanian Provinsi Sumsel, PU BM dan Tata Ruang Provinsi Sumsel, serta Sindo Sumsel.
Sementara itu, pada kesempatannya Staf Presiden dalam hal ini Tim Pengendali/Satgas Karhutlah Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Sumatera Selatan memaparkan mengenai upaya pengendalian Karhutlah dan Restorasi Gambut Provinsi Sumatera Selatan yang pernah dipaparkan dalam Rakorsus Tim Kantor Presdiden Republik Indonesia.
Karhutlah di Sumatera Selatan turun sangat signitifikan 99,878% dari 736.563,00 hektar (2015) terkendali hanya 978,00 hektar (2016), pada Tahun 2015 terdapat 27.043 hotspot, dan Tahun 2016 terdapat 893 hotspot turun 96,70 persen.
Dalam rapat ini juga menjelaskan mengenai program-progra prioritas karhutlah, upaya pencegahan dan penanggulangan karhutlah melalui Perda No. 8 Tahun 2016, evaluasi dan pengawasan ketaatan perusahaan dalam penyiapan SOP dan Sapras pencegahan karhutlah Tahun 2017, kondisi lingkungan Sumsel 2016, serta anggaran restorasi kedeputian II BRG (700 sumur bor, 200 titik sekat kanal besar, 450 titik sekat kanal permanen, revegetasi 1500 hektar, pemberdayaan masyarakat 14 paket). *Bappeda.SS
