Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru, memberikan catatan khusus kepada segenap jajaran perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumsel, dalam rapat koordinasi arah kebijakan pembangunan Tahun 2022, di Auditorium Bina Praja, Selasa (16/3) petang.
Dihadiri oleh jajaran pejabat dan staf perangkat daerah dilingkungan Provinsi Sumatera Selatan.
Awalnya paparan dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumsel, Dr. Ir. H. Firmansyah, M.Sc mengenai; evaluasi kinerja pembangunan 2020, arah kebiajakan nasional RKP 2022, arahan RPJMD Sumatera Selatan 2019-2023, arahan spasial RTRW Provinsi Sumsel 2016-2036, serta isu strategis Provinsi Sumsel 2022.
Kemudian dilanjutkan paparan oleh Gubernur Sumatera Selatan, menurutnya untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah dalam tahun APBD 2021-2022. Pihaknya memerlukan persiapan yang matang dan data substansi yang valid sebelum memetakan program-program pembangunan dari masing-masing instansi kedinasan.
"Yang kita butuhkan itu kondisi terkini. Maka, kita harus survei dulu sebelum melakukan musrenbang provinsi. Survei tersebut, dilakukan sebagai pembanding, sehingga nanti didapatkan sebuah hal yang memang penting dan mendesak untuk segera dilakukan. Misalkan, apakah itu bidang kesehatan, pendidikan, kebutuhan air bersih, atau infrastruktur jalan dan sebagainya"
Maka dari itu, H. Herman Deru mengharapkan, masing-masing instansi untuk menyegerakan survei-survei, yang digunakan sebagai acuan pembanding dari program sebelumnya. Sehingga pada musyawarah rencana pembangunan provinsi (Musrenbangprov) digelar, sudah bisa ditetapkan program kerjanya.
Acara terakhir dibuka dengan diskusi yang dipimpin oleh Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Dr. Ekowati Retnaningsih, SKM, M.Kes.
