Dihadiri oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, beserta Kepala Bidang, Kasubbid dan Staf Sosial Budaya Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Kemudian diikuti oleh perwakilan Ketua Komisi IV dan V DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Para Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Para Pemimpin Perbankan Pemerintah/Swasta, Para Kepala Badan/Dinas/Biro/Kantor dan Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pimpinan Media/Pers, serta unsur Bappeda dan Dinas PU Cipta Karya di 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
Lokakarya sosialisasi program peningkatan kualitas permukiman (P2KP) tingkat Provinsi Sumatera Selatan dibuka langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Ibu DR. Ekowati Retnaningsih, SKM., M.Kes selaku Sekretaris TKPK Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam acara ini mewakili Wakil Gubernur Sumatera Selatan Bapak Ir. H. Ishak Mekki, MM. Dalam sambutannya, Beliau menyampaikan bahwa Kegiatan Lokakarya Penanganan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) Provinsi Sumatera Selatan secara umum bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam aspek sistem, kelembagaan dan individu yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip-prinsip multidimensi, berorientasi jangka panjang, menengah, dan pendek serta mencakup multi stakeholders dan bersifat demand driven dengan mengacu kepada kebijakan nasional. Dalam kesempatan ini juga Ibu Ekowati Retnaningsih melanjutkan arahan dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang pada dasarnya melalui kegiatan lokakarya ini, menekankan dan mengingatkan kembali kepada para Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar mengambil perannya masing-masing yaitu meliputi Strategi Kebijakan, Sinergi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, Masyarakat/Swasta/CSR, Sinkronisasi Program/Kegiatan SKPD, serta Pengendalian dan Monitoring.
Sejalan dengan itu, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencanangkan "Program Prakarsa Permukiman 100-0-100" yaitu program pengembangan permukiman berkelanjutan, dengan mencapai 100% akses air minum, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, dan 100% akses sanitasi untuk masyarakat Indonesia pada akhir Tahun 2019 mendatang.
Dalam paparan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, disampaikan mengenai permasalahan perumahan dan kawasan kumuh, factor penyebab pembentuk kawasan kumuh, strategi penanganan kawasan permukiman kumuh, arah perencanaan dan kebijakan penanganagan permukiman kumuh di Sumsel 2016 -2019, penyediaan lahan yang terjangkau, dan perbaikan lingkungan permukiman.
Paparan kedua disampaikan oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman mengenai Kebijakan Nasional program peningkatan kualitas permukiman direktorat jendral cipta karya diantaranya ; ekonomi perkotaan, sasaran cipta karya 2015 -2019 menuju 100-0-100, upaya pencapaian target, strategi penanganan kumuh, dn penanganan permukiman kumuh melalui perlibatan masyarakat.
Paparan terakhir disampaikan oleh P2KP mengenai program peningkatan kualitas permukiman, kinerja outcame dan outpunt penanganan kumuh, kinerja outcame dan output pencapaian target 100-0-100, focus P2KP dalam pencapaian target 100-0-100 penyiapan dan penguatan "Mangkuk Masyarakat", aturan bersama jadi salah satu indicator utama kinerja pendampingan, serta platform kolaborasi penanganan permukiman kumuh. (Admin)
