Dipimpin oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan Bapak Ir. H. Ishak Mekki, MM mewakili Gubernur Sumatera Selatan Bapak Ir. H. Alex Noerdin, SH, dalam pembahasan rencana kerja TKPK Provinsi Sumatera Selatan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.
Dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Wakil Ketua TKPK Prov. Sumsel, Asisten II Ekonomi & Pembangunan Setda Prov. Sumsel, Asisten III Kesra Setda Prov. Sumsel, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan selaku Sekretaris TKPK Prov. Sumsel, Inspektur Prov. Sumsel, dan unsur Balitbangnovda Prov. Sumsel, Biro Perekonomian Seta Prov. Sumsel, BPS Prov. Sumsel, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumsel, Dinas Sosial Provinsi Sumsel, BPMPD, serta Dinas PU Cipta Karya. Diikuti unsur dari Bappeda Prov. Sumsel yang dihadiri oleh Kepala Bidang Sosial dan Budaya, Kasubbid Sosial dan Budaya beserta Staf Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Prov. Sumsel.
"Monitoring pengawasan selama ini agak sedikit kurang, kedepannya saya harapkan agar perlu diperketat dan diperhatikan lagi termasuk dengan masalah anggaran untuk membantu masyarakat miskin" disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan Bapak Ir. H. Ishak Mekki, MM.
Dalam kesempatannya, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Ibu DR. Ekowati Retnaningsih, SKM., M.Kes membahas terkait Rencana Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumatera Selatan dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, diantaranya mengenai kondisi dan tantangan kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan, permasalahan yang dihadapi TKPK Provinsi dalam percepatan penurunan kemiskinan, upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2015 sampai dengan Triwulan I, rencana/agenda TKPK Tahun 2015, strategi penanggulangan kemiskinan, dan aksi daerah percepatan penanggulangan kemiskinan melalui efektitas koordinasi TKPK Provinsi
Adapun strategi penanggulangan kemiskinan yaitu sebagai solusi untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, serta membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
Hasil arahan dan masukan yang diharapkan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yaitu kepada seluruh SKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan kiranya dapat menyisihkan dana penanggulangan kemiskinan untuk masyarakat miskin, dan untuk para Ketua Pokja dapat memberikan arahan yang dapat membuahkan hasil. (Admin)
