Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan ruang sebesar-besarnya bagi perguruan tinggi untuk melakukan penelitian dan pengembangan inovasi guna menopang di dalam penerapan konsepsi Blue Economy di Indonesia pada 2013 nanti, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Universitas Udayana sebagai center of excellence memiliki kepakaran dalam dunia riset dan pengembangan teknologi perlu menyambut baik tantangan ini, karena saya yakin Blue Economy adalah masa depan dan kita sedang menuju ke sana. Demikian dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo pada saat memberikan kuliah umum di Universitas Udayana, Denpasar, Provinsi Bali, Jumat (28/12).
Konsep Blue Economy ini dikembangkan untuk mendorong peningkatan peran swasta dalam pembangunan ekonomi pro lingkungan melalui pengembangan bisnis dan investasi yang inovatif dan kreatif. Cara pandang ekonomi tersebut, merupakan cara untuk mengembangkan ekonomi yang mengandalkan sumber daya kelautan yang secara menyeluruh yang dikaitkan dengan manajemen kesinambungan dan pelestarian aset untuk menghasilkan lebih banyak produk turunan dan produk lain terkait. Sedangkan esensi dari cara pandang ekonomi itu terletak pada inovasi dan kreativitas dalam berbisnis, termasuk di dalamnya diversifikasi produk, sistem produksi, pemanfaatan teknologi, financial engeneering, dan menciptakan pasar baru bagi produk-produk yang dihasilkan. Selain itu, poin yang paling penting lainnya adalah perubahan secara dramatis di dalam berbisnis, dengan cara berfikir out of the box. Sebab itu, KKP mensinergikan konsep blue economy sebagai kerangka kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang tengah berjalan yakni industrialisasi kelautan dan perikanan. Pasalnya, di dalam percepatan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan dibutuhkan, modernisasi, peningkatan nilai tambah, dan daya saing.
Lebih lanjut Sharif menjelaskan, paradigma Blue Economy merupakan sebuah model ekonomi baru dengan menggunakan logic of ecosystem di dalam menjalankan pembangunan kelautan dan perikanan. Pada dasarnya, Blue Economy bukanlah ekonomi yang bersandarkan pada kelautan semata, akan tetapi dapat memberikan jaminan bahwa suatu pembangunan yang dijalankan tidak hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga menciptakan lebih banyak lapangan kerja sekaligus menjamin terjadinya keberlanjutan. "Konsep blue economy memang bukan identik dengan ekonomi kelautan atau ocean-based economy, namun prinsip-prinsip dasarnya dapat diterapkan di sektor kelautan dan perikanan, terutama untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien dan tidak merusak lingkungan, namun mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," sambungnya.
KKP mengarahkan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan menekankan pada prinsip-prinsip efisiensi yang terkandung di dalam konsepsi "Blue Economy". Langkah tersebut, untuk mendorong pengembangan investasi dan bisnis para, agar dapat mengembangkan usahanya di dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Prinsip efisiensi tersebut, dinilai lebih menguntungkan baik secara ekonomi maupun lingkungan, yang berujung pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan, kesempatan kerja yang semakin luas dan pendapatan masyarakat, namun langit dan laut tetap biru.
Seiring dengan itu, pemerintah dalam hal ini KKP tengah mengkaji dan menyempurnakan penerapan konsep blue economy di dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Pada dasarnya, konsep ini menitikberatkan pada prinsip-prinsip pembangunan yang diarahkan untuk mencapai lima sasaran besar, yaitu efisiensi kekayaan alam (natural resources efficiency), tanpa limbah (zero waste), social inclusiveness, keseimbangan antara produksi dan dan konsumsi (Cyclic systems of production: endless generation to regeneration, balancing production and consumption), inovasi dan adaptasi (Open-ended innovation and adaptation). Cara pandang ekonomi tersebut sejalan dengan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan (pro-poor), pertumbuhan (pro-growth), penyerapan tenaga kerja (pro-job) dan pelestarian lingkungan (pro-environtment). Upaya untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan tersebut siap dilaksanakan di wilayah Indonesia Barat dan Timur sebagai pilot projectnya. Bahkan, sebelumnya, pada tanggal 26 November 2012 telah dilaksanakan workshop dengan thema "Blue Economy, Menuju Pembangunan Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan". Pertemuan tersebut dihadiri oleh para cendekiawan, praktisi bisnis, wakil dari unsur pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Turut hadir pula, seorang entrepreneur dan cendekiawan Prof. Gunter Pauli sebagai pembicara di dalam kesempatan tersebut. Gunter Pauli merupakan penulis buku The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs. Pertemuan itu, juga menghasilkan kesepakatan lima poin penting antara KKP dengan konseptor Blue Economy Gunter Pauli. Di antara lima poin penting tersebut adalah pengembangan usaha berbasis Blue Economy yang dimulai dengan budidaya rumput laut, artemia garam, pakan ikan, dan lain-lain. Selain itu, diharapakan dengan penerapan konsep Blue Economy bisa mengatasi isu ketahanan pangan di bidang kelautan dan perikanan.
KKP telah menetapkan strategi industrialisasi kelautan dan perikanan. Strategi tersebut diarahkan kepada tujuh hal di kegiatan sektor kelautan dan perikanan. Pertama, meningkatkan nilai tambah produk perikanan, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, peningkatan daya saing produk perikanan, melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi. Ketiga, modernisasi sistem produksi hulu dan hilir dengan memperhatikan seluruh rantai nilai (value chain). Keempat, penguatan pelaku industri perikanan, melalui peningkatan jumlah dan kualitas industri perikanan serta pembinaan hubungan antar entitas sesama industri maupun industri dengan konsumen. Kelima, industrialisasi berbasiskan pada komoditas unggulan, wilayah dan sistem manajemen. Keenam, pemanfaatan sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Terakhir, transformasi sosial, terjadi karena adanya perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri yang modern, baik dalam berfikir maupun berprilaku sesuai karakteristik masyarakat industri.
Sebagai informasi, International Monetary Fund (IMF) melalui World Economic Outlook Database, mengemukakan bahwa Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi tercepat di antara 18 negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada 2009 – 2015. Kondisi ini sekaligus mengungguli negara-negara seperti Rusia, China, India, Brazil, Turki, Korea Selatan, Jepang dan amerika Serikat. Atas dasar itu, sektor kelautan dan perikanan, khususnya perikanan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam PDB. pada 2014 ditargetkan kontribusi kelautan dan perikanan dapat mencapai angka Rp 65,84 triliun atau mengalami peningkatan sekitar 6,75 persen dari PDB perikanan pada 2010 yang besarnya Rp 50,70 triliun. Data IMF tersebut tidaklah berlebihan, lantaran masih besarnya potensi terdapat di perikanan tangkap, budidaya yang masih belum dimanfaatkan secara optimal. Tercatat pada 2011, tingkat pemanfaatan perikanan tangkap laut Indonesia mencapai 5,03 juta ton atau hanya 77,38 persen dari potensi lestarinya sebesar 6,5 juta ton/tahun. Selain itu, tingkat pemanfaatan perikanan budidaya payau (tambak) yang baru dimanfaatkan seluas 682.857 hektar atau 23,04 persen dari potensinya sebesar 2,96 juta ha. Sementara untuk pemanfaatan budidaya laut, terhitung masih relatif rendah yaitu sekitar 117.649 hektar atau 0,94 persen dari potensi budidaya laut yang mencapai luasan 12,55 juta hektar. Di sisi lain potensi perikanan budidaya ini akan semakin besar, karena terdapat potensi budidaya air tawar seperti kolam (541.100 ha), budidaya di perairan umum (158.125 ha) dan mina-padi (1,54 juta ha). Pemanfaatan potensi areal budidaya perikanan tersebut menghasilkan produksi ikan sebesar 6,28 juta ton pada tahun 2011. Apabila potensi lahan budidaya perikanan ini dapat kita manfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, maka peran dan peluang produksi perikanan di dalam pembangunan nasional untuk mensejahterakan masyarakat, menjadi semakin besar.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Indra Sakti, SE, MM, Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0818159705)
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/350584/blue-economy-picu-pertumbuhan-ekonomi-nasional
