Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Parameswara Lantai II Bappeda Provinsi Sumatera Selatan tersebut dipimpin Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, Hari Wibawa, S.P., M.M., mewakili Plt. Kepala Bappeda Sumsel, Dody Eko Prasetyo, S.T., M.T., Selasa (20/10).

Fasilitasi ini bertujuan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antarperangkat daerah sekaligus menyamakan pemahaman mengenai arah kebijakan pembangunan pangan dan gizi. Penyelarasan tersebut diperlukan agar dokumen RAD-PGBPSDL Kabupaten Empat Lawang dapat disusun secara terarah dan terintegrasi dengan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam proses penyusunannya, potensi sumber daya lokal menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Pemanfaatan potensi daerah diharapkan dapat mendukung perumusan program pangan dan gizi yang sesuai dengan karakteristik wilayah serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Empat Lawang.

Dokumen RAD-PGBPSDL diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan.

Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah diperlukan untuk memastikan kebijakan dan program yang direncanakan dapat saling mendukung, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Pendekatan terpadu ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan pangan dan gizi serta memperkuat keterkaitannya dengan agenda pembangunan daerah.

Melalui kegiatan fasilitasi ini, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, berbasis potensi lokal, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dengan perencanaan yang terarah dan kolaborasi lintas sektor yang kuat, penyusunan RAD-PGBPSDL Kabupaten Empat Lawang diharapkan dapat mendukung terwujudnya ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Artikel Bappeda Sumsel Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Kabupaten Empat Lawang pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Ketergantungan yang tinggi terhadap komoditas batu bara sebagai penopang utama aktivitas ekonomi lokal membuat perekonomian Sumatera Selatan rentan terhadap guncangan eksternal, termasuk fluktuasi harga komoditas, perubahan permintaan global, nilai tukar, dan kebijakan dari negara utama pengimpor batu bara. Komitmen mengikuti Paris Agreement untuk mengurangi emisi, peningkatan bauran energi bersih, dan upaya menuju net-zero emissions berpotensi menurunkan permintaan batu bara dalam jangka panjang. Mitigasi ini tidak hanya akan berdampak pada kinerja sektor pertambangan dan sektor terkait pertambangan, melainkan juga akan berimbas pada penerimaan daerah, kebermanfaatan dari infrastruktur yang selama ini mendukung ekonomi ekstraktif, serta sektor ketenagakerjaan yang bergantung pada ekosistem batu bara.

Struktur ekonomi Sumatera Selatan juga menghadapi tantangan inklusivitas. Walaupun memberikan kontribusi besar terhadap PDRB (24% pada tahun 2025), sektor pertambangan memiliki daya serap tenaga kerja yang relatif terbatas (2% pada tahun 2025) karena karakter industrinya yang padat modal. Sebaliknya, sektor dengan kontribusi yang lebih kecil justru menjadi penopang utama penghidupan masyarakat. Ketimpangan juga terlihat pada struktur upah, partisipasi kerja perempuan, serta perbedaan kesejahteraan antarwilayah.

Transformasi ekonomi menjadi agenda penting untuk membangun perekonomian yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Agenda diversifikasi ekonomi telah muncul dalam berbagai dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJMD Sumatera Selatan 2013–2018 dan RPJMD 2019–2024, hingga RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025–2045. Dokumen tersebut menekankan pentingnya pergeseran dari ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan menuju struktur ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan just transition penting karena transformasi ekonomi tidak hanya terkait transformasi sektoral, tetapi juga aspek perlindungan pekerja, kelompok rentan, masyarakat lokal, dan wilayah yang selama ini bergantung pada kegiatan ekstraktif.

Rencana Transformasi Ekonomi diposisikan sebagai dokumen yang membantu menjabarkan Misi 2 RPJPD 2025-2045 sebagai tahap awal operasionalisasi proses transformasi ekonomi Sumatera Selatan. Rencana Transformasi Ekonomi (RTE) disusun sebagai dokumen yang menerjemahkan mandat perencanaan jangka Panjang menjadi agenda implementasi yang lebih konkret. Dalam proses penyusunannya, dibentuk Forum Konsultasi Daerah (FKD) sebagai platform dialog lintas pemangku18 kepentingan untuk memastikan proses transformasi berjalan secara kolaboratif. FKD menjadi ruang untuk merumuskan kegiatan ekonomi prioritas, elemen landasan transformasi, dan rencana aksi serta mekanisme monitoring dan evaluasi.

Strategi Pengembangan Kegiatan Ekonomi Prioritas Berbasis Keunggulan Lokal
Rencana Transformasi Ekonomi merumuskan sejumlah kegiatan ekonomi prioritas sebagai ujung tombak proses transformasi berkelanjutan dan inklusif. Pemilihan kegiatan ekonomi prioritas dilakukan melalui kombinasi kajian ilmiah, analisis data sektoral, dan validasi pemangku kepentingan melalui FKD. Proses ini mempertimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan penggunaan indikator seperti nilai tambah, output, tenaga kerja, pertumbuhan sektoral, kesenjangan kesejahteraan, dan emisi yang dihasilkan. Pemilihan sektor juga memperhatikan peluang strategis Sumatera Selatan menuju Pusat pertumbuhan Ekonomi regional yang mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil kegiatan ekonomi prioritas yang telah dirumuskan dapat dilihat pada Gambar C.

Target produktivitas dan keberlanjutan ditentukan dengan memperhatikan Tingkat kesiapan yang berbeda di masing-masing sektor. Sebagian sektor telah memiliki ekosistem basis produksi yang kuat, seperti kelapa sawit, kopi, karet, perikanan, dan19 pariwisata gastronomi. Sementara itu, sektor lain seperti biometana, Waste to energy, serta pembangkit listrik energi baru terbarukan relatif masih membutuhkan pembangunan ekosistem baik dari sisi pasar, industri, maupun infrastruktur.

Strategi yang direncanakan dalam mewujudkan kegiatan ekonomi prioritas Adalah menyusun rencana aksi bersama yang mencakup rencana aksi utama dan aksi pendukung. Aksi utama disusun untuk menjawab isu peningkatan produktivitas dan praktik keberlanjutan, sedangkan aksi pendukung disusun sebagai prasyarat pelaksanaan, yang mencakup tata kelola, infrastruktur, pembiayaan, sertifikasi, pengembangan SDM, kemitraan, pendataan, dan juga pengelolaan dampak sosiallingkungan. Secara lintas sektor, aksi-aksi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam delapan elemen landasan yang mencakup: transisi aset dan lahan bekas tambang, pembangunan infrastruktur, pengelolaan dampak sosial dan lingkungan, peningkatan peran UKM, ketenagakerjaan dan pengembangan kompetensi, pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas tata kelola, serta akses pembiayaan serta promosi investasi.

Pelaksanaan transformasi ekonomi dirancang dalam empat tahap yang saling berkesinambungan hingga tahun 2045. Tahap pertama, Penguatan Fondasi Transformasi (2027–2029), difokuskan pada penguatan tata kelola, perizinan dan insentif, penyiapan infrastruktur serta fasilitas industri dasar, inisiasi perbaikan praktik produksi dan investasi, serta , pengelolaan dampak sosial-lingkungan sejak awal. Tahap kedua, Akselerasi Transformasi (2030–2034), memasuki fase akselerasi dengan mempercepat perbaikan produksi dan investasi serta penguatan keterampilan dan transisi tenaga kerja, sembari melanjutkan pembenahan tata kelola dan infrastruktur, serta menjaga pengelolaan dampak sosial lingkungan Tahap ketiga, Ekspansi Transformasi (2035–2039), diarahkan pada ekspansi transformasi mellaui perluasan skala kegiatan ekonomi prioritas, penguatan peran UKM serta pekebun/petambak, dan konsolidasi tenaga kerja terampil. Pada tahap keempat, Perwujudan Sumsel MAPAN (2040–2045), transformasi ditujukan untuk mewujudkan visi Sumsel Maju, Terdepan, dan Berkelanjutan (MAPAN) melalui konsolidasi ekosistem industri, peningkatan daya saing, serta evaluasi menyeluruh terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Integrasi Skema Pembiayaan Lintas Proyek
Dokumen rencana transformasi memetakan kebutuhan pembiayaan yang disesuaikan dengan karakter masing-masing aksi. Untuk kegiatan yang merupakan kegiatan berbasis ekonomi yang akan menghasilkan arus pendapatan, akan lebih tepat untuk didorong melalui skema pembiayaan dari dana non-publik seperti Lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, maupun instrumen pembiayaan komersial lainnya. Adapun untuk kegiatan yang tidak secara langsung mendatangkan arus pendapatan dan/atau jika arus pendapatan tidak memadai dan/atau tidak memenuhi kelayakan bisnis secara penuh (bankability), dapat didukung oleh dana publik seperti APBN/APBD atau SMV, dengan skema blended financing. Kegiatan yang kurang memenuhi aspek komersialitas tersebut umumnya memiliki sebagian atau keseluruhan karakteristik barang publik (public goods) seperti misalnya pengelolaan tata ruang, FS/DED, kesiapan kawasan, infrastruktur, hingga penguatan BLK/TVET. Sumber pendanaan seperti skema CSR dan hibah dapat dialokasikan untuk pendampingan, penguatan kapasitas, dukungan teknis, atau kegiatan sosial-lingkungan yang sifatnya insidental, bukan sebagai sumber utama untuk investasi besar ataupun kegiatan penguatan SDM yang bersifat rutin. Sementara itu, skema pembiayaan hibrida seperti KPBU (PPP), bersama dengan lembaga pembiayaan seperti PT SMI dan sejenisnya, diarahkan pada aset layanan publik atau proyek yang memiliki potensi arus kas namun belum sepenuhnya layak secara komersial.

Potensi Dampak Transformasi Ekonomi
Transformasi ekonomi berpotensi memberikan dampak yang luas terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Analisis potensi dampak ekonomi transformasi dilakukan menggunakan model Input-Output Miyazawa yang mampu menangkap dampak langsung, tidak langsung, dan lanjutan dari investasi dan aktivitas ekonomi transformasi terhadap sektor ekonomi dan rumah tangga. Simulasi dilakukan untuk melihat potensi perekonomian Sumatera Selatan hingga 2045 dengan membandingkan skenario natural (Business as Usual, BAU), yang mempertimbangkan dinamika produksi batu bara dan kapasitas fiskal daerah, dengan skenario transformasi ekonomi.

Melalui kerangka tersebut, dampak transformasi dapat diestimasi baik terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja, tenaga kerja perempuan, ekspor, penerimaan PPN, hingga intensitas emisi. Dalam kerangka estimasi ini, rencana aksi kegiatan ekonomi prioritas diterjemahkan menjadi intervensi (shock) ekonomi pada sektor-sektor yang relevan, sehingga tambahan investasi dan aktivitas ekonomi yang dihasilkan dari agenda transformasi dapat dianalisis dampaknya terhadap sektor penerima maupun sektor lain di sepanjang rantai pasok.

Berdasarkan hasil simulasi, PDRB Sumatera Selatan pada skenario transformasi diestimasi dapat mencapai Rp2.649,7 triliun, atau sekitar 7,6% lebih tinggi dibandingkan skenario BAU pada 2045. Rata-rata pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026-2045 diperkirakan mencapai 5,14% pada skenario transformasi, dibandingkan 4,76% pada kondisi BAU. Dampak transformasi juga terlihat pada penguatan basis ekonomi nonekstraktif, yang tercermin dari peningkatan akumulasi nilai tambah industri pengolahan lebih tinggi 7,20% dan ekspor lebih tinggi 21,77% dibandingkan kondisi BAU sepanjang 2026-2045. Dari sisi ketenagakerjaan, agenda transformasi diperkirakan mendukung sekitar 8,10 juta pekerjaan-ekuivalen pada 2045 dibanding 5,21 juta pekerjaan-ekuivalen apabila tidak melakukan transformasi. Dampak ini termasuk peningkatan partisipasi kerja perempuan sekitar 3,45 juta pekerjaan-ekuivalen dengan transformasi, yang menunjukkan semakin luasnya peluang partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi baru.

Secara keseluruhan, estimasi dampak menunjukkan bahwa tambahan investasi dan aktivitas ekonomi yang dihasilkan dari agenda transformasi dapat membentuk sumber pertumbuhan baru yang cukup besar untuk mengompensasi pengurangan ruang pertumbuhan ekonomi ketika peran batu bara mulai menurun.

Peran Sistem Monitoring dan Evaluasi
Sistem monitoring dan evaluasi (monev) dikembangkan dalam proses transformasi ekonomi untuk memastikan rencana aksi tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi diterjemahkan ke dalam program, investasi, kebijakan, dan pembaruan strategi yang dapat ditinjau secara berkala. Monev berfungsi sebagai sistem umpan balik antara implementasi dan perencanaan yang dilaksanakan secara reguler tahunan melalui forum konsultasi yang dikoordinasikan Bappeda Provinsi bersama OPD teknis dan pengampu nonpemerintah lainnya. Monev dilaksanakan secara reguler tahunan melalui forum konsultasi yang dikoordinasikan Bappeda Provinsi bersama OPD teknis dan pengampu nonpemerintah lainnya. Dashboard berbasis data turut dikembangkan sebagai alat bantu monev pemantauan dan simulasi scenario capaian. Keluaran monev berupa laporan capaian target dan dampak, hambatan implementasi, serta rekomendasi tindak lanjut. Keluaran ini dapat digunakan sebagai dasar pembaruan tujuan, kegiatan ekonomi prioritas, target, dan aksi agar tetap adaptif terhadap kondisi tahun berjalan.

Artikel Rencana Transformasi Ekonomi Sumatera Selatan 2045 pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Sumatera Selatan (Sumsel), yang dikenal sebagai salah satu lumbung energi dan penghasil batu bara terbesar ketiga di Indonesia, kini mulai menatap masa depan baru. Di tengah proyeksi global yang perlahan mulai meninggalkan energi fosil, upaya mempersiapkan Just Energy Transition atau transisi energi yang berkeadilan menjadi agenda krusial. Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Hari Wibawa, SP, M.M, memaparkan bahwa persiapan menuju era pasca-batu bara membutuhkan perencanaan matang agar ekonomi daerah tidak terguncang dan kesejahteraan masyarakat tetap terjamin.

Langkah awal yang krusial dalam proses ini adalah mengubah pendekatan kebijakan dari sekadar instruksi sepihak menjadi ruang dialog terbuka. Bekerja sama dengan International Labour Organization (ILO) sejak 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membentuk forum komunikasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, kelompok buruh, aktivis disabilitas, kelompok perempuan, hingga Non-Governmental Organization (NGO). Keterlibatan ini memastikan suara masyarakat akar rumput didengar, sehingga solusi transisi yang dihasilkan benar-benar menjawab kekhawatiran dan kebutuhan mereka saat sektor batu bara mulai meredup.

Sebagai langkah konkret pengganti motor penggerak ekonomi, Bappeda dan forum lintas sektoral tersebut telah memetakan dua sektor utama yang paling potensial untuk dikembangkan, yaitu industri kopi dan pariwisata. Pemilihan kopi bukan tanpa alasan strategis. Secara historis, sebelum industri tambang mendominasi, mayoritas masyarakat Sumsel merupakan petani kopi. Selain itu, lahan bekas tambang memiliki potensi untuk direklamasi menjadi lahan budidaya kopi. Komoditas ini juga dinilai memiliki penerimaan pasar global yang lebih stabil dibandingkan kelapa sawit dan sangat mudah diintegrasikan dengan sektor pariwisata. Konsep ekowisata dan edu-tourism, seperti kedai kopi yang dikelola kaum muda di daerah tambang, diharapkan dapat menghidupkan kembali UMKM lokal sekaligus memperluas rantai pasarnya.

Meski solusi ekonomi alternatif telah disiapkan, tantangan terbesar yang membayangi adalah nasib para pekerja tambang. Proyeksi penurunan produksi batu bara yang diperkirakan mulai terasa signifikan pada 2030 memunculkan urgensi perlindungan sosial, khususnya bagi pekerja non-formal yang rentan. Saat ini, pemerintah daerah bersama ILO terus mendorong rancangan jaminan sosial (jamsos) kehilangan pekerjaan. Perlindungan ini sangat vital untuk mencegah potensi lonjakan pengangguran, depresi ekonomi massal, hingga masalah kerawanan sosial di wilayah lingkar tambang saat transisi energi benar-benar dieksekusi.

Mengajak masyarakat dan pimpinan daerah untuk beralih ke green jobs di saat harga dan keuntungan batu bara masih tinggi tentu merupakan tantangan berat. Namun, cetak biru dan dokumen perencanaan yang kini dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadi modal berharga. Rencana ini memastikan bahwa ketika masa transisi tak terelakkan itu tiba, Sumatera Selatan tidak lagi meraba-raba dalam kepanikan, melainkan telah siap melangkah dengan peta jalan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakatnya.

Artikel Menyongsong Era Pasca-Batu Bara: Strategi Transisi Energi Berkeadilan di Sumatera Selatan pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Plt. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, H. Dody Eko Prasetyo, S.T., M.T., diwakili oleh Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, Sultan M. Syah, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembina Posyandu Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2026.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai forum penguatan pemahaman dan penyelarasan arah kebijakan terkait implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Regulasi tersebut memperkuat transformasi Posyandu, baik dari aspek pelayanan, kelembagaan, maupun pembinaan, sehingga perannya semakin luas dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

Salah satu fokus pembahasan adalah percepatan implementasi enam bidang urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui Posyandu. Cakupan tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan bidang sosial.

Melalui pendekatan tersebut, Posyandu diharapkan tidak hanya berperan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi wadah pelayanan terpadu yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing perangkat daerah.

Rakor ini dihadiri Tim Pembina Posyandu Kabupaten Muara Enim, kader Posyandu se-Kabupaten Muara Enim, organisasi perangkat daerah (OPD), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta berbagai pemangku kepentingan terkait. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pengukuhan Plt. Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Muara Enim, Ir. H. Ahmad Yani, M.M.

Sinergi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, kader Posyandu, dan pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan transformasi Posyandu. Koordinasi yang berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat pembinaan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui penguatan kebijakan dan koordinasi lintas sektor, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan mendukung upaya optimalisasi peran Posyandu sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar dan pembangunan sumber daya manusia. Dengan demikian, Posyandu diharapkan dapat memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Muara Enim dan Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan.

Artikel Bappeda Sumsel Hadiri Rakor Tim Pembina Posyandu Kabupaten Muara Enim Tahun 2026 pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Mewakili Plt. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, rombongan DPRD Musi Banyuasin diterima oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW), Ir. Rizal Hermansyah, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., bersama Fungsional Ahli Madya Joni Awaludin, S.E., M.A., M.T., Kasubbid Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Ariyati, S.T., MPA, Kasubbid Infrastruktur Yanuar Suhartono, S.T., serta staf Bidang IPW.

Pertemuan tersebut menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi terkait penyelenggaraan pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dinilai penting untuk memastikan perencanaan pembangunan berjalan selaras dengan kebutuhan daerah serta arah kebijakan pembangunan yang lebih luas.

Koordinasi lintas pemerintahan juga berperan dalam mendorong optimalisasi program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup. Melalui komunikasi yang baik, berbagai kebutuhan dan tantangan pembangunan daerah diharapkan dapat dibahas secara lebih terarah dan terintegrasi.

Kunjungan kerja ini sekaligus mencerminkan pentingnya kolaborasi antara lembaga legislatif dan perangkat daerah dalam mendukung pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Pertukaran informasi dan masukan antarpemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat kualitas perencanaan serta mendukung pelaksanaan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui sinergi yang berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, pembangunan daerah diharapkan semakin terarah, selaras dengan kebutuhan masyarakat, dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan serta kemajuan wilayah.

Artikel Bappeda Sumsel Terima Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Musi Banyuasin pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Plt. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan diwakili oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW), Ir. Rizal Hermansyah, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., dalam kegiatan yang menjadi momentum mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan kalangan konsultan profesional tersebut.

Peringatan hari jadi ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah. Peran konsultan perencana dinilai penting dalam memberikan masukan teknis, gagasan inovatif, serta solusi profesional guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan tenaga ahli profesional diharapkan dapat mendorong penyusunan program pembangunan yang lebih terarah, memperhatikan kebutuhan masyarakat, serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan daya saing daerah.

Bagi Sumatera Selatan, sinergi berbagai pemangku kepentingan menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Melalui pertukaran gagasan dan kerja sama yang berkelanjutan, berbagai tantangan pembangunan diharapkan dapat direspons dengan perencanaan yang semakin matang dan terintegrasi.

Momentum HUT ke-44 ini diharapkan semakin memperkuat kontribusi INKINDO Sumatera Selatan melalui profesionalisme, inovasi, dan pemikiran konstruktif dalam mendukung pembangunan daerah.

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan selamat ulang tahun ke-44 kepada INKINDO Sumatera Selatan, dengan harapan organisasi ini terus berperan aktif dalam mendukung pembangunan Sumatera Selatan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Artikel Bappeda Sumsel Hadiri HUT ke-44 INKINDO Sumatera Selatan pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, Herman Deru menyampaikan apresiasi atas dukungan dan perhatian pemerintah pusat dalam upaya bersama menanggulangi Karhutla di Sumsel.

Ia mengatakan, kondisi cuaca yang semakin kering akibat fenomena El Nino menjadi salah satu tantangan dalam penanganan Karhutla. Sejumlah wilayah di Sumsel juga masih menghadapi intensitas kebakaran yang cukup tinggi, di antaranya OKI, Kayuagung, Muara Enim, Banyuasin dan Musi Banyuasin.

Menurutnya, sebagian besar wilayah yang rawan Karhutla merupakan kawasan lahan gambut sehingga membutuhkan penanganan yang lebih serius dan berkelanjutan.
“Langkah aksi maupun regulasi sudah kami lakukan secara maksimal, tentunya tetap dalam koridor hukum. Namun, kita juga membutuhkan stamina fisik maupun psikis bagi para petugas yang berada di lapangan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Dian Faizal Hendropiyono menegaskan bahwa penanggulangan Karhutla membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan.

Ia mengapresiasi respons cepat Pemerintah Provinsi Sumsel dalam menghadapi Karhutla, termasuk melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan water bombing. Namun, menurutnya, langkah tersebut tidak dapat menjadi satu-satunya andalan dalam penanganan Karhutla.

Karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur pencegahan, seperti ketersediaan pompa di kawasan rawan, kanal blocking serta water intake yang dapat mendukung penanganan kebakaran secara cepat.

Dian juga mendorong keterlibatan perusahaan dalam membangun infrastruktur pencegahan dan penanggulangan Karhutla sebagai bagian dari kontribusi bersama menghadapi potensi kebakaran di masa mendatang.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel beserta pejabat terkait lainnya.

Artikel Herman Deru Tekankan Kolaborasi dan Kesiapsiagaan Hadapi Karhutla pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Mewakili Plt. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Ir. Rizal Hermansyah, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., didampingi Kasubbid Infrastruktur Yanuar Suhartono, S.T., beserta staf, mengikuti rapat pemutakhiran dan validasi penyelarasan data PSN di Ruang Rapat Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) Lantai 3 Bappeda Sumsel, Selasa (6/10).

Rapat membahas kerangka kebijakan serta evaluasi terhadap 178 PSN Reguler dan 77 PSN Indikatif yang tercantum dalam kerangka RPJMN 2025–2029 Kementerian PPN/Bappenas. Pemutakhiran data menjadi bagian penting untuk memastikan informasi mengenai proyek strategis yang berkaitan dengan Sumatera Selatan tetap akurat dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Selain aspek data dan kebijakan, pembahasan juga menyoroti sejumlah prioritas pembangunan nasional yang menjadi fokus dalam pelaksanaan PSN. Di antaranya percepatan pembangunan sumber daya manusia, penurunan kemiskinan, serta penguatan ketahanan dan kemandirian melalui agenda swasembada pangan dan energi.

Penguatan konektivitas wilayah turut menjadi perhatian karena pembangunan infrastruktur strategis memiliki peran dalam membuka akses antarkawasan, meningkatkan mobilitas masyarakat dan barang, serta mendukung aktivitas ekonomi daerah.

Melalui proses pemutakhiran dan validasi tersebut, Bappeda Sumatera Selatan berupaya memastikan keterkaitan antara proyek strategis nasional dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Penyelarasan data dan kebijakan diharapkan dapat mendukung koordinasi perencanaan pembangunan yang lebih efektif, terarah, dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Artikel Bappeda Sumsel Bahas Pemutakhiran Data Proyek Strategis Nasional pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan penyerahan lahan dihadiri Plt. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, didampingi Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Ir. Rizal Hermansyah, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., beserta staf.

Perluasan Kolam Retensi Simpang Polda diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kawasan dalam menampung limpasan air, terutama saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Penambahan kapasitas tampungan menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung pengurangan risiko genangan dan banjir di kawasan Palembang.

Penyediaan lahan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga mencerminkan pentingnya dukungan lintas sektor dalam pembangunan infrastruktur pengendalian banjir. Ketersediaan ruang yang memadai menjadi salah satu faktor penting untuk mengoptimalkan fungsi kolam retensi sebagai bagian dari sistem pengelolaan drainase dan sumber daya air perkotaan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan terkait dalam menangani persoalan genangan di Kota Palembang. Pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi diperlukan agar upaya pengendalian banjir tidak hanya berorientasi pada penanganan genangan, tetapi juga mendukung ketahanan lingkungan perkotaan dalam jangka panjang.

Dengan adanya perluasan Kolam Retensi Simpang Polda, pemerintah berharap kapasitas sistem pengendalian air di kawasan tersebut semakin optimal sehingga dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya Kota Palembang yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Artikel Pemprov Sumsel Serahkan Lahan Ex-DPMPTSP untuk Perluasan Kolam Retensi Simpang Polda pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Memperkuat konektivitas antarwilayah
Sektor infrastruktur jalan menjadi salah satu kelompok PSN yang penting bagi Sumatera Selatan. Tiga proyek jalan tol yang tercantum adalah Jalan Tol Betung (Simpang Sekayu)–Tempino–Jambi, Jalan Tol Simpang Indralaya–Prabumulih, serta Jalan Tol Kayu Agung–Palembang–Betung.
Ketiga proyek tersebut tercantum dengan penanggung jawab Menteri Pekerjaan Umum dan menggunakan indikasi pendanaan Non-APBN. Dalam dokumen, sasaran proyek diarahkan pada pengembangan konektivitas jalan pada jalur utama serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan. 2 PSN_Perpres RKP 68 2026
Selain jalan tol, penguatan konektivitas juga dilakukan melalui sektor perkeretaapian. Kereta Api Logistik Lahat–Kertapati tercantum sebagai proyek di Provinsi Sumatera Selatan dengan penanggung jawab Menteri Perhubungan dan indikasi pendanaan APBN dan Non-APBN. Proyek ini diarahkan untuk pengembangan kereta api antarkota dan penguatan angkutan barang.
Sementara itu, Light Rail Transit (LRT) Palembang diarahkan untuk pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan. Kedua proyek perkeretaapian tersebut tercantum pada bagian PSN bidang konektivitas dan infrastruktur logistik non-jalan. 2 PSN_Perpres RKP 68 2026

Penguatan sektor energi
Sumatera Selatan juga tercatat dalam sejumlah program strategis nasional di bidang energi.
Salah satunya adalah Pembangunan Jaringan Gas Kota, yang mencakup Provinsi Sumatera Selatan bersama sejumlah provinsi lainnya. Program tersebut memiliki indikasi pendanaan APBN dan Non-APBN dan diarahkan untuk perluasan akses serta jangkauan pelayanan energi. 2 PSN_Perpres RKP 68 2026
Di sektor energi panas bumi, terdapat PLTP Lumut Balai Unit 3 yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan. Proyek ini merupakan bagian dari Program Ketenagalistrikan dan tercantum dengan indikasi pendanaan Non-APBN. Dalam dokumen, keluaran yang dicantumkan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya. 2 PSN_Perpres RKP 68 2026
Sumatera Selatan juga tercantum dalam Wilayah Kerja Gas Metana Batubara (GMB) Tanjung Enim. Program tersebut berada di bawah tanggung jawab Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan indikasi pendanaan Non-APBN dan sasaran peningkatan penyediaan energi. 2 PSN_Perpres RKP 68 2026

Mendorong hilirisasi dan industrialisasi
Potensi sumber daya alam Sumatera Selatan juga tercermin dalam PSN yang diarahkan pada hilirisasi dan industrialisasi.
Di Kabupaten Muara Enim tercantum Gasifikasi Batubara di Muara Enim. Proyek tersebut berada di bawah tanggung jawab Menteri Perindustrian, menggunakan indikasi pendanaan Non-APBN, dan diarahkan pada pengembangan industri kimia. 2 PSN_Perpres RKP 68 2026
Selanjutnya, Kawasan Industri Tanjung Enim juga tercantum sebagai proyek strategis di Provinsi Sumatera Selatan. Proyek ini berada di bawah tanggung jawab Menteri Perindustrian dengan indikasi pendanaan Non-APBN dan sasaran pengembangan industri kimia. 2 PSN_Perpres RKP 68 2026
Kedua proyek tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap pengembangan kegiatan industri yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya dan peningkatan nilai tambah di Sumatera Selatan.

Pengelolaan lingkungan dan persampahan
Di Kota Palembang terdapat PSEL Kota Palembang yang tercantum dalam kelompok proyek pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
PSEL merupakan program pengelolaan sampah perkotaan dengan sasaran pengembangan pengelolaan sampah melalui pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi. Dalam daftar tersebut, penanggung jawabnya adalah Gubernur Sumatera Selatan, dengan indikasi pendanaan APBN dan Non-APBN. 2 PSN_Perpres RKP 68 2026
Keberadaan program tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penguatan infrastruktur lingkungan perkotaan sekaligus mendukung pengelolaan sampah yang lebih terpadu.
Sebelas proyek dalam lima kelompok sektor
Secara keseluruhan, 11 proyek/program yang secara eksplisit berkaitan dengan Sumatera Selatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima sektor utama:

Menjadi bagian dari transformasi pembangunan Sumatera Selatan
Keberadaan berbagai PSN tersebut menunjukkan bahwa pembangunan strategis di Sumatera Selatan pada 2026 mencakup beberapa dimensi sekaligus. Infrastruktur jalan dan kereta api memperkuat konektivitas, sementara pembangunan di bidang energi mendukung ketersediaan dan akses energi. Pada saat yang sama, proyek hilirisasi dan kawasan industri diarahkan pada pengembangan kegiatan industri, sedangkan PSEL Palembang berkaitan dengan penguatan pengelolaan lingkungan perkotaan.
Bagi perencanaan pembangunan daerah, keberadaan PSN tersebut perlu dipandang dalam konteks keterkaitan antarwilayah dan antarsektor. Pengembangan jalan tol, jaringan kereta api, energi, kawasan industri, dan pengelolaan lingkungan memiliki keterkaitan dengan kebutuhan ruang, infrastruktur pendukung, pelayanan dasar, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Namun demikian, lampiran Perpres Nomor 68 Tahun 2026 yang menjadi sumber artikel ini tidak mencantumkan nilai investasi, target penyelesaian, maupun progres fisik masing-masing proyek. Karena itu, informasi tersebut tidak disimpulkan dalam artikel ini dan memerlukan sumber atau dokumen teknis lainnya.

Dengan masuknya berbagai proyek tersebut dalam pemutakhiran PSN Tahun 2026, Sumatera Selatan memiliki posisi penting dalam agenda pembangunan nasional, khususnya dalam penguatan konektivitas, energi, hilirisasi sumber daya, industrialisasi, dan pembangunan berkelanjutan.
Sumber: Lampiran Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, Daftar Pemutakhiran Proyek Strategis Nasional Tahun 2026.

Artikel 11 Proyek Strategis Nasional di Sumatera Selatan Tahun 2026 Perkuat Konektivitas, Energi, dan Hilirisasi pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.