Dalam pidatonya, Herman Deru menegaskan bahwa Sumatera Selatan kini berada dalam fase “metamorfosis”. Ia menuntut jajarannya untuk menerapkan pola kepemimpinan yang lebih gesit dan akseleratif guna menghadapi tantangan regulasi yang semakin ketat, terutama mengenai batasan belanja pegawai.

Inovasi di Tengah Restriksi Anggaran
Gubernur menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang membatasi belanja daerah maksimal sebesar 30 persen. Menurutnya, aturan ini menuntut kreativitas tinggi dari Pemerintah Provinsi agar program strategis di bidang infrastruktur dan pendidikan tetap berjalan optimal tanpa melanggar aturan mandatory.

“Kondisi ini menuntut inovasi dan improvisasi tinggi. Kita harus linear dengan pemerintah pusat, karena provinsi adalah kepingan puzzle yang menyatukan kabupaten dan kota,” ujar Herman Deru tegas.

Ia juga berharap pemerintah pusat memberikan kelonggaran payung hukum agar daerah memiliki ruang gerak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target yang dipasang cukup ambisius: menghasilkan manfaat besar bagi masyarakat dengan biaya yang lebih efisien.

Fokus pada Kesejahteraan Guru dan SDM
Selain persoalan fiskal, nasib tenaga pendidik dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi prioritas utama. Herman Deru meyakini bahwa kesejahteraan guru adalah fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas demi menghadapi bonus demografi.

Apresiasi dari Kemendagri
Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, memberikan apresiasi atas capaian statistik Sumatera Selatan. Ia mencatat sejumlah prestasi gemilang Sumsel, di antaranya:

• Pengendalian Inflasi: Berada dalam tren yang stabil.
• Penurunan Stunting: Mencatatkan angka terbaik secara nasional.
• Kapasitas Fiskal: Mandiri secara finansial dengan raihan PAD yang melampaui dana transfer pusat.

Bima Arya berpesan agar konsistensi ini tetap dijaga demi mewujudkan visi Indonesia Maju, sembari mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menjauhi praktik korupsi.

Komitmen Bersama
Acara ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Musrenbang sebagai simbol komitmen kolektif antara pemerintah provinsi dan daerah.

Turut hadir dalam kegiatan ini Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional Tri Dewi Virgiyanti, unsur Forkopimda, serta Bupati dan Walikota se-Sumatera Selatan. Dengan pembukaan ini, Sumsel resmi memulai langkah penyusunan strategi pembangunan yang lebih terintegrasi untuk tahun-tahun mendatang.

Artikel Herman Deru Buka Musrenbang 2026: Sumsel Siap Akselerasi Pembangunan Selaras Pusat pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Identifikasi Tantangan Strategis
Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025, Bappeda mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang menjadi perhatian serius untuk segera diatasi, di antaranya:

• Optimalisasi SDM Perencana: Masih belum optimalnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencana berdasarkan analisis jabatan yang ada. Hal ini berdampak pada kedalaman analisis substansi dalam penyusunan dokumen perencanaan.
• Ketersediaan Data Sektoral: Masih ditemukannya kendala dalam ketersediaan data sektoral yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi dari berbagai Perangkat Daerah. Data yang kuat merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
• Sinergi dan Pengendalian: Perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dan wilayah serta peningkatan efektivitas sistem monitoring dan evaluasi pembangunan agar selaras dengan target yang telah ditetapkan.

Rekomendasi dan Langkah Strategis ke Depan
Guna menjawab tantangan tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun sejumlah rekomendasi strategis yang akan diimplementasikan pada tahun anggaran mendatang:

1. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor: Memperkuat kolaborasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait untuk memastikan kelancaran tugas pokok dan fungsi perencanaan.
2. Penguatan Kapasitas SDM: Melakukan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal maupun non-formal, termasuk pelatihan teknis dan fungsional secara berkelanjutan bagi para perencana.
3. Transformasi Digital dan Integrasi Sistem: Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi perencanaan (seperti SIPD) dan memperkuat sistem pengendalian internal. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan sehingga tetap terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Peningkatan Sarana Penunjang: Menambah sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk mendukung operasional penyusunan kebijakan pembangunan daerah secara lebih efektif.

Komitmen Perbaikan Berkelanjutan
Plt. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menegaskan bahwa kendala yang ada bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk melakukan perbaikan berkesinambungan. “Kami berkomitmen untuk terus menyempurnakan proses bisnis perencanaan melalui penguatan data dan kompetensi aparatur demi mewujudkan visi Sumsel Maju Terus Untuk Semua,” ujarnya.

Dengan komitmen pada transparansi dan evaluasi yang jujur, Bappeda Sumsel optimis dapat terus meningkatkan standar mutu perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun-tahun mendatang.

Artikel Menatap Masa Depan: Strategi Bappeda Sumsel Hadapi Tantangan Perencanaan Pembangunan pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Rentetan prestasi ini merupakan pengakuan atas dedikasi Bappeda Sumsel dalam mengawal visi pembangunan daerah dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara profesional, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Capaian Prestasi Utama Tahun 2025
Berikut adalah beberapa penghargaan utama yang berhasil diraih oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan sepanjang tahun 2025:

• • Predikat A untuk Evaluasi SAKIP. Bappeda Sumsel berhasil mempertahankan standar akuntabilitas yang sangat tinggi dengan meraih Predikat A dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan skor 88,11,. Capaian ini menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi telah berjalan dengan sangat efektif dan efisien.
  • Peringkat IV Nasional Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD). Dalam penilaian kualitas dokumen dan pencapaian pembangunan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bappeda berhasil meraih Peringkat IV Nasional kategori Provinsi pada ajang Penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diselenggarakan oleh Bappenas,. Ini membuktikan bahwa kualitas perencanaan di Sumsel telah memenuhi bahkan melampaui standar nasional.
  • Terbaik 1 Indeks Profesionalitas ASN (IPASN). Kualitas sumber daya manusia menjadi pilar utama keberhasilan Bappeda. Hal ini dibuktikan dengan raihan Peringkat 1 kategori Tinggi pada penilaian Indeks Profesionalitas ASN dengan nilai mencapai 88,96. Capaian ini mencerminkan kompetensi dan disiplin pegawai Bappeda yang sangat unggul.
  • Penghargaan Kearsipan Internal dengan Kategori AA. Dalam hal tata kelola administrasi dan dokumentasi, Bappeda Sumsel meraih Peringkat II Kategori AA (Sangat Memuaskan) pada hasil Audit Kearsipan Internal terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD),. Penghargaan ini menegaskan komitmen Bappeda dalam menjaga integritas data dan tertib administrasi secara berkelanjutan.
  • Juara 1 Lomba Kebersihan Kantor. Bappeda Sumsel juga mengedepankan aspek kenyamanan lingkungan kerja dengan meraih Juara 1 Lomba Kebersihan Kantor dalam rangka HUT Provinsi Sumatera Selatan ke-79,.

Komitmen Menuju Masa Depan
Plt. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa penghargaan-penghargaan ini bukanlah akhir, melainkan motivasi untuk terus berinovasi. “Prestasi ini adalah milik seluruh tim. Ke depan, kami akan terus memperkuat integrasi perencanaan berbasis digital melalui SIPD serta mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi untuk menjaga konsistensi capaian demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan,” pungkasnya,.

Artikel Bappeda Sumsel Panen Penghargaan di 2025: Bukti Nyata Keunggulan Tata Kelola dan Perencanaan pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Capaian Realisasi Keuangan
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi dalam penggunaan sumber daya finansial guna mendukung visi “Sumsel Maju Terus Untuk Semua”. Berdasarkan data laporan keuangan tahun 2025, rincian realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

• Total Pagu Anggaran: Rp38.387.144.866,00.
• Total Realisasi: Rp36.175.624.142,00.
• Persentase Serapan: 94,24%.

Angka realisasi ini mencerminkan tingkat penyerapan anggaran yang efektif dan optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Analisis Efisiensi: Kinerja Maksimal, Biaya Optimal
Sepanjang tahun 2025, tingkat efisiensi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dinilai “Sangat Efisien”. Penilaian ini diperoleh melalui rumus perbandingan antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran.

Status “Sangat Efisien” ini disematkan karena target-target kinerja organisasi dapat tercapai secara optimal meskipun serapan anggaran berada di bawah pagu yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan program kerja telah berjalan dengan prinsip penghematan biaya tanpa mengurangi kualitas hasil atau substansi dokumen perencanaan yang dihasilkan.

Efisiensi Berdasarkan Program Unggulan
Beberapa program utama mencatatkan tingkat efisiensi yang sangat impresif, di antaranya:

1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah: Mencatatkan tingkat efisiensi sebesar 108,53%.
2. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi: Menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 108,68%.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah: Mencapai tingkat efisiensi sebesar 105,73%.

Komitmen Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja
Keberhasilan ini didorong oleh peningkatan konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala. Ke depannya, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk terus mempertahankan akuntabilitas ini dengan memperkuat integrasi perencanaan berbasis digital melalui SIPD guna memastikan pembangunan daerah berlangsung secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

Artikel Transparansi Keuangan Bappeda Sumsel 2025: Realisasi Anggaran 94,24% dengan Predikat “Sangat Efisien” pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Capaian ini merupakan cerminan dari komitmen Bappeda dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna mendukung visi “Sumsel Maju Terus Untuk Semua”.

Keberhasilan Strategis dalam Perencanaan
Beberapa poin utama yang menjadi tonggak keberhasilan Bappeda Sumsel pada tahun 2025 meliputi:

1. Tingginya Konsistensi Perencanaan: Bappeda berhasil mencapai tingkat konsistensi yang sangat tinggi antara dokumen perencanaan daerah dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah. Hal ini memastikan bahwa setiap isu strategis yang berkembang di masyarakat telah terakomodasi dalam kebijakan prioritas.
2. Sinergi Dokumen yang Optimal: Indikator keselarasan (sinergi) antar dokumen perencanaan menunjukkan hasil yang sangat baik. Tercatat sinergi yang kuat antara dokumen RPJMD dengan RPJMN, serta RKPD dengan RKP nasional, yang menjadi landasan utama keterpaduan pembangunan lintas level pemerintahan.
3. Kualitas Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah: Sebagai motor penggerak perencanaan, Bappeda telah melampaui target dalam memberikan layanan kinerja bagi perangkat daerah lainnya. Fasilitasi, penyediaan data, dan koordinasi yang diberikan dinilai sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga memperkuat tata kelola organisasi secara keseluruhan.

Efisiensi dan Akuntabilitas
Tidak hanya sukses secara administratif, Bappeda Sumsel juga menunjukkan performa yang “Sangat Efisien” dalam penggunaan anggaran. Dengan realisasi keuangan mencapai 94,24% dari total pagu, seluruh target kinerja utama dapat tercapai secara optimal.

Prestasi ini juga diperkuat dengan raihan Predikat A untuk evaluasi SAKIP dengan nilai 88,11, yang menunjukkan akuntabilitas kinerja yang sangat baik dalam manajemen pemerintahan.

Komitmen Berkelanjutan
Plt. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa pencapaian kategori “Sangat Berhasil” ini menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan berkesinambungan. Kedepannya, Bappeda akan terus memperkuat integrasi perencanaan berbasis digital melalui SIPD serta mengoptimalkan ketersediaan data sektoral sebagai dasar pengambilan kebijakan (evidence-based policy).

Dengan capaian positif ini, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan optimis dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Sumatera Selatan.

Artikel Capaian Kinerja Bappeda Sumsel 2025: Raih Predikat “Sangat Berhasil” dalam Mengawal Perencanaan Pembangunan pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Landasan dan Fokus Organisasi
Penyusunan laporan ini mengacu pada amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Bappeda memiliki peran strategis sebagai koordinator, perumus kebijakan, serta evaluator pembangunan di tingkat provinsi guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara efektif dan efisien.

Fokus utama organisasi sepanjang tahun 2025 adalah meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Upaya ini diarahkan sepenuhnya untuk mendukung visi besar Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, yaitu: “SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”.

Tujuan Strategis dan Indikator Kinerja
Untuk mencapai visi tersebut, Bappeda menetapkan tujuan jangka menengah yang terukur melalui indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD). Terdapat empat sasaran strategis yang menjadi pilar utama dalam meningkatkan kualitas perencanaan di Sumatera Selatan:

1. Meningkatnya Konsistensi Perencanaan: Memastikan adanya kesesuaian antara isu-isu strategis yang berkembang dengan prioritas pembangunan daerah.
2. Meningkatnya Keselarasan (Sinergi) Dokumen: Mewujudkan keterpaduan antara dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan nasional (RPJMN dan RKP) serta dokumen perangkat daerah lainnya.
3. Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi: Memastikan target dan sasaran pembangunan daerah diimplementasikan secara nyata ke dalam kinerja seluruh Perangkat Daerah.
4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi: Memberikan layanan kinerja yang optimal bagi perangkat daerah lainnya melalui penguatan manajemen internal dan transformasi digital.

Menuju Transformasi Digital
Sejalan dengan misi ke-6 pembangunan daerah, Bappeda berkomitmen meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital. Melalui penguatan sistem informasi seperti SIPD dan integrasi data pembangunan, Bappeda berupaya menciptakan proses perencanaan yang lebih akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan (evidence-based policy).

Dengan dedikasi tinggi dan koordinasi lintas sektor yang kuat, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan terus melangkah maju untuk memastikan setiap perencanaan pembangunan mampu menjawab aspirasi masyarakat dan membawa Sumatera Selatan menuju masa depan yang lebih baik.

Artikel Akuntabilitas Kinerja Bappeda Sumsel 2025: Mewujudkan Perencanaan Berkualitas Menuju “Sumsel Maju Terus Untuk Semua” pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Delegasi dari berbagai wilayah turut hadir dalam pertemuan krusial ini, termasuk perwakilan dari Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, Hari Wibawa, SP., MM., hadir langsung didampingi jajaran dari BPKAD, Bapenda, hingga Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. Kehadiran lintas instansi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan keuangan di daerah tetap selaras dengan arah pembangunan nasional serta mampu merespons dinamika pendapatan dan belanja secara efektif.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam menjaga akuntabilitas anggaran. Hal ini diperkuat dengan kehadiran para petinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Keterlibatan lembaga pengawas tersebut diharapkan dapat memberikan pengawalan ketat agar pengelolaan keuangan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tetap berada pada koridor hukum yang tepat.

Rakornas ini menjadi momentum penting bagi para pengambil kebijakan daerah untuk menyatukan visi di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Melalui forum ini, seluruh jajaran pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran demi mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing.

Artikel Rakornas Keuangan Daerah 2026: Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan APBD pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam arahannya, Sekda Edward Candra yang didampingi Plt. Kepala Bappeda Sumsel, Dody Eko Prasetyo, ST., MT., menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menentukan arah pembangunan Bumi Sriwijaya di masa depan.

Pelibatan Seluruh Elemen Masyarakat
Kegiatan ini merupakan amanat dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, di mana penyusunan rancangan awal RKPD wajib melibatkan partisipasi publik. Forum ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya dari Legislatif: Wakil Ketua III DPRD Prov. Sumsel, H. M. Ilyas Panji Alam, SH., SE., MM., MH. Dari para pakar: Fungsional Perencana Ahli Utama, Dr. Ir. H. Harrey Hadi, MS., sebagai narasumber. Dari peserta: Instansi vertikal, Bappeda dari 17 Kabupaten/Kota, akademisi, BUMN/BUMD, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bpk. Dr. (PHD) Bambang Pramono, Ombudsman RI Perwakilan Sumsel Bpk. M. Adrian Agustiansyah, SH. M.Hum, Kepala Kantor Wilayah DITJEN Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan Bpk. Rahmadi Murwanto, Ak., M.Acc., M.B.A, Ph.D. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Ibu. Regina Ariyanti, ST, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ogan Ilir ibu. Hj. Yusriani Emiyati, S.Si., M.T., organisasi profesi, hingga perwakilan mahasiswa dan tokoh agama.

Menghimpun Aspirasi untuk Pembangunan 2027
Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk memperoleh masukan serta saran penyempurnaan terhadap Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2027.
“Kami ingin menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat secara langsung terkait tujuan, sasaran, serta program pembangunan daerah agar tepat sasaran dan inklusif,” ujar Edward Candra di sela-sela rapat.

Melalui forum ini, Pemprov Sumsel berharap dapat menyusun dokumen perencanaan yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga responsif terhadap dinamika dan kebutuhan nyata masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

Artikel Susun RKPD 2027, Pemprov Sumsel Serap Aspirasi Publik lewat Forum Konsultasi pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Menempuh perjalanan darat selama kurang lebih satu jam, pria yang akrab disapa HD ini tampak antusias melintasi jalur yang kini telah mulus dan beraspal. Aksi motoran ini sengaja dilakukan agar ia dapat merasakan langsung hasil pengerjaan jalan yang dibiayai oleh pemerintah provinsi tersebut.

“Saya ingin merasakan langsung apa yang dirasakan masyarakat. Jalan ini adalah urat nadi bagi sektor pertanian di Tanjung Lago, sekaligus akses utama menuju pelabuhan. Alhamdulillah, sekarang kondisinya sudah sangat bagus,” ujar Herman Deru di sela peninjauannya.

Proyek peningkatan jalan ini merupakan realisasi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui alokasi dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK). Kehadiran infrastruktur yang memadai ini diharapkan mampu memangkas waktu tempuh dan menghilangkan kendala mobilitas warga dalam mengangkut hasil bumi.

Lebih jauh, perbaikan akses ini diproyeksikan menjadi pemantik pertumbuhan kawasan ekonomi baru di sekitar wilayah Tanjung Api-Api. Dengan konektivitas yang semakin lancar, potensi ekonomi daerah diharapkan dapat berkembang lebih pesat demi kesejahteraan masyarakat Banyuasin.

Artikel Pastikan Kualitas Infrastruktur, Herman Deru Motoran Tinjau Jalan Tanjung Api-Api pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an yang dilantunkan secara merdu oleh Ustadz Andriadi, S.M. Suasana religius semakin terasa saat Ustadz Amin Alkurdi, S.Pd.I menyampaikan tausiyah agamanya di hadapan puluhan jemaah yang hadir.

Dalam sambutannya, perwakilan Ketua Masjid Al-Bai’ah, Dr. H. Rosidin, M.Pd.I, menyampaikan bahwa peringatan ini merupakan agenda penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkokoh fondasi spiritual para pegawai di lingkungan kerja.

Peringatan Isra Mi’raj ini dihadiri langsung oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Sekretaris Bappeda Provinsi Sumsel, M. Adhie Martadhiwira, S.Sos., M.Pol. Admin, serta Sekretaris BPKAD Provinsi Sumsel, Ferri Yanuar, S.Km., M. Kes.

Turut hadir pula Kasubag Umum dan Kepegawaian, M. Buchori, ST., M.Si; Plt. Kasubag Keuangan, Zulmei Ardianto, SE., M.AP; beserta jajaran pejabat fungsional dan seluruh staf di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat memetik hikmah dari perjalanan spiritual Rasulullah SAW. Selain sebagai bentuk syukur, momentum ini diharapkan mampu mendorong para aparatur sipil negara (ASN) untuk terus meningkatkan kualitas ibadah serta mengimplementasikan nilai-nilai keimanan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat sehari-hari.

Artikel Momentum Isra Mi’raj, ASN Bappeda Sumsel Diajak Tingkatkan Kualitas Ibadah pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.