Mewakili Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Ir. Rizal Hermansyah, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., menghadiri kegiatan tersebut dengan didampingi Kasubbid Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup, Ariyati, S.T., MPA, serta staf Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Rapat tersebut menjadi tindak lanjut atas ditetapkannya Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 556/KPTS/BAPPEDA/2026 tanggal 3 September 2026 yang menjadi dasar pembentukan kelembagaan Pokja Pengendalian Perubahan Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Berbasis Lahan di Provinsi Sumatera Selatan.

Pembentukan Pokja diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan agenda pengendalian perubahan iklim di daerah. Langkah ini juga menjadi bagian dari dukungan Sumatera Selatan terhadap komitmen nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, pelaksanaan REDD+, serta pengembangan dan pengelolaan potensi nilai ekonomi karbon secara terencana dan berkelanjutan.

Secara kelembagaan, Pokja terdiri atas Komisi Pengarah, Komisi Teknis, Sekretariat, serta empat kelompok kerja operasional, yaitu Kelompok Kerja Perencanaan dan Penganggaran; Pengukuran, Pemantauan dan Pelaporan; Kerangka Pengaman; serta Pembagian Manfaat.

Pertemuan yang melibatkan unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, dan mitra pembangunan tersebut difokuskan pada penyamaan persepsi mengenai tugas dan fungsi masing-masing unsur Pokja. Forum juga membahas penyusunan matriks rencana kerja dan jadwal kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan program secara terarah.

Selain itu, peserta rapat melakukan identifikasi terhadap kegiatan prioritas, kebutuhan data dan dukungan pendanaan, serta mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja Pokja secara terintegrasi.

Melalui koordinasi yang semakin kuat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap pelaksanaan kebijakan pengendalian perubahan iklim dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengelolaan potensi nilai ekonomi karbon juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam Sumatera Selatan.

Artikel Bappeda Sumsel Perkuat Langkah Pengendalian Perubahan Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Mewakili Kepala Bappeda Sumsel, rapat ini dipimpin oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW), Ir. Rizal Hermansyah, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kasubbid Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup, Ariyati, S.T., MPA, beserta jajaran Staf IPW. Hadir pula Kepala Bidang Statistik, Rika Yurista, S.ST., M.Si., serta perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Sumsel.

Fokus utama dalam rapat ini adalah evaluasi dan pemantapan komitmen transformasi digital di Sumatera Selatan. Hingga saat ini, tata kelola kebijakan berbasis data di Sumsel terus menunjukkan tren positif. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Portal Satu Data Sumsel yang telah mengintegrasikan 930 data OPD ke dalam Portal SDI milik Bappenas, serta optimalisasi pemanfaatan peta tematik sebagai indikator pembangunan daerah.

Sebagai langkah percepatan integrasi, Pemprov Sumsel juga tengah mematangkan persiapan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait interoperabilitas data bersama 17 Kabupaten/Kota se-Sumsel. Rencananya, kesepakatan ini akan direalisasikan pada Oktober 2026 mendatang.

Berbagai capaian ini merupakan hasil dari sinergi dan komitmen yang kuat, mulai dari penganggaran yang selaras dengan regulasi Kementerian Dalam Negeri, penyelarasan standar kerangka kerja Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), hingga inovasi kolaborasi melalui Program Magang Mahasiswa Berdampak.

Berkat langkah-langkah strategis tersebut, capaian Indeks SDI Sumatera Selatan berhasil melesat dan meraih predikat “Baik” dengan nilai 76,05. Peningkatan kualitas tata kelola data ini diharapkan dapat terus mengakselerasi transformasi digital serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Artikel Indeks Satu Data Indonesia (SDI) Melesat, Pemprov Sumsel Gelar Rapat Awal Forum Satu Data pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Komitmen tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumsel, Hari Wibawa, SP., MM. Mewakili Plt. Kepala Bappeda Sumsel Dody Eko Prasetyo, S.T., M.T., Hari hadir sebagai narasumber utama dalam peluncuran Peta Jalan Keterampilan dan Talk Show bertajuk “Keterampilan Hijau untuk Mendukung Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi yang Berkeadilan” di Hotel Westin, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Dalam forum tersebut, Hari memaparkan perspektif dan pengalaman Pemprov Sumsel terkait kesiapan daerah dalam menyambut transisi energi yang berkeadilan. Menurutnya, penyiapan tenaga kerja yang memiliki keterampilan hijau (green skills) sangat krusial guna memastikan masyarakat tidak tertinggal dalam pergeseran menuju pekerjaan ramah lingkungan (green jobs).

“Peta jalan ini menjadi panduan strategis yang sangat kita butuhkan untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan keterampilan di sektor-sektor prioritas. Terutama bagi daerah penghasil batubara yang akan merasakan dampak langsung dari transisi energi ini,” demikian intisari gagasan yang mengemuka dalam diskusi tersebut.

Sebagai informasi, Peta Jalan Keterampilan ini diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui Proyek Green Jobs for Social Inclusion and Sustainable Transformation (GESIT). Dokumen strategis ini disusun melalui kolaborasi erat dengan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) lewat Proyek IKI JET, serta LPEM FEB Universitas Indonesia.

Sebelum resmi diluncurkan, peta jalan ini telah melewati serangkaian uji publik, konsultasi, dan validasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga daerah.

Melalui peluncuran dokumen ini, pemerintah pusat dan daerah berharap pemahaman publik maupun industri mengenai pentingnya green skills semakin meningkat. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu memantik kolaborasi multipihak yang lebih kuat agar implementasi transisi energi dan ekonomi hijau dapat berjalan inklusif, adil, serta berkelanjutan di seluruh penjuru Nusantara.

Artikel Sumsel Siapkan Tenaga Kerja ‘Green Jobs’ Hadapi Era Transisi Energi Berkeadilan pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan yang berlangsung di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tersebut menjadi momentum penting bagi jajaran HPJI Sumatera Selatan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antaranggota serta para pemangku kepentingan di bidang pengembangan infrastruktur jalan dan transportasi.

RUD VII juga menjadi forum untuk mengevaluasi pelaksanaan program organisasi, membahas berbagai tantangan dalam pengembangan infrastruktur, serta merumuskan arah kebijakan dan agenda kerja HPJI Sumatera Selatan ke depan.

Melalui forum ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin erat antara organisasi profesi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keikutsertaan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus mendukung perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang terintegrasi di Sumatera Selatan.

Artikel Bappeda Sumsel Hadiri Rapat Umum Daerah VII HPJI Sumatera Selatan pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Artikel Tingkatkan Efisiensi Logistik, Bidang IPW Bappeda Bahas Evaluasi Infrastruktur Pelabuhan Bersama BPKP pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, Plt. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan didampingi Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, Hari Wibawa, S.P., M.M.

Rangkaian kegiatan pada pagi hari diawali dengan Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera. Pertemuan ini menjadi forum koordinasi antarpemerintah provinsi di Pulau Sumatera untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi pembangunan antardaerah.

Forum tersebut juga membahas upaya penyelarasan berbagai agenda strategis serta optimalisasi potensi dan keunggulan setiap provinsi guna mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada siang hari, kegiatan dilanjutkan dengan Chief Ministers’ and Governors’ Forum IMT-GT ke-23. Forum ini merupakan bagian penting dari rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32 Tahun 2026 sekaligus menjadi momentum strategis untuk memperkuat kerja sama antarwilayah yang tergabung dalam IMT-GT.

Kerja sama subregional IMT-GT mencakup 10 provinsi di Pulau Sumatera, Indonesia; 11 negara bagian di Semenanjung Malaysia; dan 14 provinsi di wilayah selatan Thailand. Kerja sama tersebut menjadi salah satu wadah strategis untuk memperkuat konektivitas serta mendorong pengembangan perdagangan, investasi, pariwisata, dan berbagai potensi ekonomi kawasan.

Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangkaian kegiatan ini merupakan wujud komitmen untuk terus memperkuat kerja sama regional dan antardaerah. Partisipasi tersebut juga diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi baru serta mengoptimalkan potensi daerah dalam meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan maupun kawasan Sumatera secara keseluruhan.

Artikel Bappeda Sumsel Perkuat Sinergi Pembangunan melalui Forum IMT-GT di Medan pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, M. Adhie Martadhiwira, S.Sos., M.Pol.Admin., serta diikuti oleh seluruh staf Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dan perwakilan sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Edukasi pasar modal ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, khususnya pemahaman mengenai investasi dan aktivitas pasar modal di kalangan aparatur pemerintah daerah.

Melalui kegiatan yang dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan, para peserta diharapkan memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai pasar modal Indonesia, termasuk instrumen investasi, peluang memperoleh manfaat, serta risiko yang perlu dipahami sebelum mengambil keputusan investasi.

Kerja sama antara Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dan BEI Sumatera Selatan juga diarahkan pada rencana pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Kehadiran Galeri Investasi tersebut diharapkan menjadi sarana informasi, edukasi, dan pembelajaran investasi yang mudah diakses oleh pegawai. Selain itu, fasilitas tersebut diharapkan turut mendorong tumbuhnya budaya investasi yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab.

Kolaborasi ini menjadi langkah positif dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Peningkatan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan investasi juga diharapkan dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia yang semakin cakap secara finansial serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Artikel Bappeda Sumsel dan BEI Tingkatkan Literasi Pasar Modal bagi ASN pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam forum strategis tersebut, kehadiran Pemprov Sumsel diwakili langsung oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Bappeda, Hari Wibawa, SP., MM.

Rapat konsolidasi ini digelar sebagai langkah konkret tindak lanjut dari hasil Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto Indikator Sosial Ekonomi (Konreg PDRB-ISE) se-Sumatera Tahun 2025, yang sebelumnya telah melahirkan kesepakatan bersejarah bertajuk “Mufakat Tanah Deli”.

Fokus utama pertemuan ini adalah mendorong peranan Forum Gubernur se-Sumatera untuk membangun kerangka kerja sama regional yang kuat, berlandaskan pada pemanfaatan potensi dan komoditas unggulan masing-masing provinsi. Dalam pelaksanaannya, Provinsi Sumatera Utara diberikan mandat khusus untuk mengoordinasikan tindak lanjut hasil Konreg tersebut demi merajut kolaborasi yang lebih erat antardaerah.

Lebih dari sekadar konsolidasi internal, agenda ini memiliki urgensi tinggi karena menjadi bagian dari persiapan peran serta seluruh provinsi di Sumatera dalam working group Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32. Ajang bergengsi tingkat internasional itu dijadwalkan akan berlangsung di Kota Medan pada 7–10 September 2026 mendatang.

Pertemuan di Medan ini menjadi momentum krusial bagi pemerintah daerah se-Sumatera untuk menyatukan langkah, memperkuat jalur koordinasi, serta merancang berbagai agenda kerja sama regional yang akan dibawa ke meja perundingan IMT-GT.

Melalui konsolidasi yang solid ini, diharapkan sinergi antar pemerintah daerah dapat terjalin semakin kokoh dalam mengoptimalkan keunggulan wilayahnya masing-masing. Kerjasama regional yang erat ini diyakini mampu mendongkrak daya saing Pulau Sumatera secara keseluruhan, memperluas keran investasi dan perdagangan, serta bermuara pada percepatan pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.

Artikel Perkuat Daya Saing Regional, Pemprov Sumsel Hadiri Konsolidasi Antardaerah se-Sumatera di Medan pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Mewakili Plt. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, Hari Wibawa, SP., MM., hadir langsung membuka sekaligus mengikuti jalannya diskusi. Dalam agenda strategis tersebut, ia turut didampingi oleh Plh. Kasubbid Pariwisata, Industri dan Perdagangan, Dian Septialisa, S.Pi.

Langkah finalisasi ini merupakan tindak lanjut dari kolaborasi apik antara Pemprov Sumsel dengan Innovation Regions for a Just Energy Transition (IKI-JET). Sebelumnya, kedua pihak telah sukses menggelar tiga putaran FKD yang melahirkan berbagai kesepakatan krusial. Beberapa hasil nyata dari forum tersebut meliputi penetapan 12 sektor ekonomi prioritas, pemetaan elemen utama dan pendukung transformasi ekonomi, perumusan rencana aksi, proyeksi dampak, hingga penyusunan konsep pemantauan dan evaluasi (monitoring dan evaluasi) program.

Penyusunan panduan ini memiliki arti penting karena difungsikan untuk mendokumentasikan seluruh proses dan metodologi pelaksanaan FKD di Bumi Sriwijaya. Menariknya, Sumatera Selatan kini didapuk sebagai wilayah percontohan (pilot project) bagi perencanaan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Ke depan, dokumen panduan ini diproyeksikan menjadi guideline atau rujukan nasional yang dapat direplikasi dan diadaptasi oleh provinsi lain di Indonesia. Khususnya, bagi daerah-daerah penghasil tambang yang juga tengah bersiap menyongsong era transformasi ekonomi menuju energi bersih.

Melalui sinergi lintas sektor, validasi temuan yang komprehensif, serta penguatan rekomendasi, Pemprov Sumsel menaruh harapan besar agar arah kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik. Keseluruhan proses ini menjadi fondasi penting untuk memastikan roda transformasi ekonomi di Sumatera Selatan berjalan secara inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Artikel Siap Jadi Percontohan Nasional, Bappeda Sumsel Finalisasi Panduan Transformasi Ekonomi Berkeadilan pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Bertempat di PT. Kalpataru Tirta Kencana, kegiatan penilaian ini dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, Hari Wibawa, SP., MM. Agenda outside assessment ini menjadi krusial karena bertujuan untuk mengevaluasi secara komprehensif sejauh mana komitmen, inovasi, serta wujud nyata implementasi program percepatan akses keuangan di Bumi Sriwijaya.

Program 100.000 Sultan Muda sendiri merupakan terobosan strategis yang dirancang untuk membidik generasi milenial dan Gen Z. Lewat sinergi kuat antara pemerintah daerah, sektor industri jasa keuangan, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, program ini diyakini mampu menjadi katalisator bagi tumbuhnya pengusaha-pengusaha baru.

Fokus utamanya tidak sekadar memberikan bantuan, melainkan melahirkan generasi muda yang memiliki kecakapan finansial mumpuni, berjiwa kewirausahaan tinggi, serta memiliki akses yang lebih mudah dan luas terhadap berbagai layanan keuangan formal.

Ke depan, inisiatif ini tidak hanya diproyeksikan untuk meraih prestasi di kancah nasional melalui TPAKD Award, tetapi juga menjadi bukti langkah konkret Pemprov Sumsel. Melalui lahirnya ‘Sultan-Sultan Muda’ ini, Sumatera Selatan optimis dapat mewujudkan ekosistem pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih inklusif, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Artikel Cetak Wirausahawan Baru, Program ‘100.000 Sultan Muda Sumsel’ Jalani Penilaian TPAKD Award 2026 pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.