Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW), Ir. Rizal Hermansyah, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., hadir sebagai narasumber mewakili Kepala Bappeda Sumsel. Ia didampingi Kasubbid Infrastruktur, Yanuar Suhartono, S.T., Kasubbid Prasarana Permukiman dan Wilayah, Alhadi Kurniawan, S.T., serta staf Bidang IPW.

Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam bidang perencanaan. Melalui kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai tugas dan fungsi jabatan fungsional perencana, termasuk penerapan prinsip-prinsip perencanaan dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi.

Dalam pemaparannya, Rizal Hermansyah membahas pelaksanaan tugas Bappeda, khususnya mekanisme perencanaan, koordinasi, dan evaluasi pembangunan daerah. Materi tersebut memberikan gambaran mengenai proses perencanaan pembangunan di tingkat daerah, mulai dari penyelarasan program hingga pemantauan pelaksanaannya.

Pemahaman terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat menjadi bekal bagi para peserta dalam menjalankan tugas sebagai perencana di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Penguatan kapasitas tersebut juga diperlukan untuk mendukung penyusunan rencana kerja yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kompetensi peserta dalam menyusun perencanaan yang efektif, terukur, dan akuntabel semakin meningkat, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja serta pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia secara optimal.

Artikel Bappeda Sumsel Berbagi Pengalaman Perencanaan Pembangunan dalam Pelatihan Perencana Kejaksaan RI pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Mewakili Plt. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Dody Eko Prasetyo, S.T., M.T., Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, Hari Wibawa, S.P., M.M., menghadiri forum yang mempertemukan perwakilan pemerintah provinsi se-Sumatera tersebut.

Konreg PDRB-ISE merupakan forum strategis untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan keterpaduan perencanaan pembangunan antardaerah melalui pemanfaatan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indikator Sosial Ekonomi (ISE). Kedua instrumen data tersebut memiliki peran penting dalam menggambarkan kondisi perekonomian dan sosial, sekaligus menjadi landasan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah.

Forum tahun ini menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Badan Pengelola Investasi Danantara, serta PT Kereta Api Indonesia. Berbagai materi dibahas, mencakup kondisi dan prospek ekonomi regional, arah kebijakan pembangunan, kebijakan fiskal daerah, hingga peluang pendanaan dan pengembangan konektivitas ekonomi regional Sumatera.

Pembahasan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah provinsi untuk bertukar informasi dan menyelaraskan perspektif mengenai tantangan serta peluang pembangunan di wilayah Sumatera. Pemanfaatan data statistik yang akurat dan relevan diharapkan dapat memperkuat kualitas analisis dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan.

Melalui keikutsertaan dalam Konreg PDRB-ISE Tahun 2026, Bappeda Sumsel diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi lainnya, mengoptimalkan pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan, serta mendorong sinergi kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera.

Artikel Bappeda Sumsel Hadiri Konreg PDRB-ISE se-Sumatera Tahun 2026 di Padang pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan pembinaan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Sumsel, M. Adhie Martadhiwira, S.Sos., M.Pol.Admin. Turut mendampingi dalam acara tersebut Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Rizal Hermansyah, S.T., M.T., serta Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Utama, Dr. KH. Rosidin Hasan, M.Pd.I.

Guna memberikan pemahaman yang komprehensif dan tepat sasaran, Bappeda Sumsel menggandeng Kepala Bidang Pembinaan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Selatan, Masirul, S.Sos., M.Si., yang hadir sebagai narasumber utama. Sosialisasi ini diikuti dengan antusias oleh seluruh jajaran ASN di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Melalui agenda sosialisasi ini, seluruh ASN diharapkan tidak hanya semakin memahami regulasi dan ketentuan tata tertib kepegawaian, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam pekerjaan sehari-hari. Langkah ini sekaligus menjadi momentum penting untuk memperkuat integritas, profesionalisme, serta komitmen para aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Artikel Perkuat Integritas dan Profesionalisme, Bappeda Sumsel Gelar Sosialisasi Disiplin ASN pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Mewakili Plt. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Dody Eko Prasetyo, S.T., M.T., Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW), Ir. Rizal Hermansyah, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., memimpin rapat penyesuaian pelaksanaan desk tersebut secara daring melalui Zoom Meeting, bertempat di Ruang Rapat Bidang IPW Bappeda Sumsel.

Rapat ini turut dihadiri Kasubbid Infrastruktur, Yanuar Suhartono, S.T., Kasubbid Prasarana Wilayah dan Permukiman, Alhadi Kurniawan, S.T., serta staf Bidang IPW.

Pembahasan difokuskan pada pemantapan mekanisme koordinasi, sinkronisasi program, dan penyesuaian teknis pelaksanaan Desk Rakorbangwil. Langkah ini diperlukan untuk memastikan proses pembahasan usulan program pembangunan infrastruktur berjalan terarah dan sesuai dengan tahapan perencanaan yang telah ditetapkan.

Penyesuaian pelaksanaan desk juga menjadi bagian penting dalam menyelaraskan usulan program prioritas infrastruktur PU Tahun 2028 dengan target pembangunan daerah. Melalui koordinasi tersebut, diharapkan usulan yang dibahas dapat lebih efektif, tepat sasaran, serta mempertimbangkan kebutuhan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Hasil persiapan ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Desk Rakorbangwil Tahun 2026 secara optimal, sehingga proses sinkronisasi program infrastruktur antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Artikel Bappeda Sumsel Matangkan Persiapan Desk Rakorbangwil 2026 untuk Program Infrastruktur PU Tahun 2028 pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

​Kunjungan kerja ini difokuskan untuk mengevaluasi efektivitas penanganan darurat sekaligus mematangkan strategi jangka panjang pemulihan ekosistem gambut di Sumatera Selatan.

​Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menyampaikan apresiasi tinggi atas perhatian khusus yang diberikan pemerintah pusat terhadap penanganan karhutla di wilayahnya.
​Ia menegaskan bahwa kerja keras di lapangan melibatkan kolaborasi masif dari lintas instansi.

​”Kami berterima kasih atas kunjungan Bapak Menteri, Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove, serta unsur jajaran petinggi Polri dari Jakarta. Kami sepakat, mudah-mudahan tahun 2026 ini menjadi akhir dari kejadian-kejadian karhutla yang masif. Ke depan, fokus kita adalah pencegahan dan rehabilitasi lahan,” ujar Herman Deru.

​Gubernur juga memberikan penghormatan khusus kepada lebih dari 12.000 personel Satgas Karhutla yang berjibaku di lapangan, termasuk Manggala Agni, TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api (MPA), hingga relawan dari berbagai korporasi swasta.

Artikel Akhir Bencana Karhutla: Herman Deru dan Menteri LH Perkuat Strategi Pemulihan Gambut pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Mewakili Plt. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Dody Eko Prasetyo, S.T., M.T., Sekretaris Bappeda, Mohammad Adhie Martadhiwira, S.Sos., Pol.Admin., menghadiri kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Harper Palembang tersebut. Ia didampingi Kasubbid Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup, Ariyati, S.T., MPA, Kasubbid Perencanaan Strategis, Rui Hazari Febrio, S.E., serta sejumlah staf Bappeda.

Rapat koordinasi ini melibatkan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesepahaman dan komitmen bersama dalam penerapan bagi pakai data melalui interoperabilitas pada Portal Satu Data Sumsel.

Penguatan interoperabilitas diperlukan agar data yang dikelola oleh masing-masing instansi dapat terintegrasi dan dimanfaatkan secara lebih efektif. Data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah.

Melalui rapat koordinasi dan deklarasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antarperangkat daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan Satu Data Sumsel. Dengan demikian, pemanfaatan data lintas instansi dapat semakin optimal untuk mendukung pengambilan kebijakan dan peningkatan kualitas pembangunan di Sumatera Selatan.

Artikel Bappeda Sumsel Perkuat Komitmen Interoperabilitas Data melalui Portal Satu Data Sumsel pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Forum DAS Sumatera Selatan ini menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, hingga mitra pembangunan. Keterlibatan berbagai pihak tersebut dinilai penting untuk menyatukan langkah dalam menghadapi tantangan pengelolaan DAS dan menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan.

Dalam lokakarya, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, antara lain pengelolaan DAS secara terpadu, kontribusi sektor kehutanan dan perkebunan, serta upaya rehabilitasi hutan berbasis DAS. Pembahasan tersebut diarahkan untuk memperkuat pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Bagi pembangunan daerah, pengelolaan DAS memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, ketersediaan sumber daya air, serta keberlanjutan lingkungan. Karena itu, diperlukan koordinasi lintas sektor dan komitmen bersama agar kebijakan serta program pembangunan dapat berjalan selaras dengan upaya pelestarian lingkungan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesepahaman dan komitmen antarpemangku kepentingan untuk memperkuat pengelolaan DAS di Sumatera Selatan, sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Artikel Bappeda Sumsel Dukung Penguatan Kolaborasi Pengelolaan DAS Berkelanjutan pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Forum berlangsung di Ruang Rapat Dapunthayang, Lantai 3, Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Senin (26/10).

Mewakili Plt. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, kegiatan diikuti Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Ir. Rizal Hermansyah, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., didampingi Kasubbid Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup, Ariyati, S.T., MPA., beserta staf Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW).

Forum lanjutan ini menjadi wadah koordinasi dan komunikasi antarperangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait untuk menyamakan persepsi mengenai kebutuhan dan ketersediaan data di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu agenda utamanya adalah mengidentifikasi data prioritas serta menyelaraskan daftar data yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penyepakatan Daftar Data Daerah merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia. Melalui proses ini, diharapkan setiap perangkat daerah memiliki kesamaan pemahaman mengenai data yang perlu disediakan, sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi serta menghindari duplikasi data.

Ketersediaan data yang berkualitas juga memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan. Data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi permasalahan, menentukan prioritas, serta merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Oleh karena itu, sinergi antara perangkat daerah, produsen data, walidata, dan seluruh pihak terkait diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan Satu Data Indonesia berjalan secara konsisten. Komitmen bersama dalam memenuhi standar dan prinsip pengelolaan data menjadi kunci terciptanya sistem data daerah yang terpadu dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Melalui forum ini, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan berharap penyepakatan Daftar Data Daerah Tahun 2026 dapat memperkuat tata kelola data pemerintahan sekaligus mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang lebih terukur, transparan, dan berbasis data.

Artikel Bappeda Sumsel Gelar Forum Lanjutan Satu Data Indonesia, Bahas Penyepakatan Daftar Data Daerah 2026 pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Persiapan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Rakorbangwil T.A. 2028 Provinsi Sumatera Selatan yang berlangsung di Ruang Rapat Parameswara Bappeda Sumsel, Senin (26/10).

Mewakili Plt. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, rapat diikuti Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Ir. Rizal Hermansyah, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., didampingi Kasubbid Prasarana Permukiman dan Wilayah, Alhadi Kurniawan, S.T., Kasubbid Infrastruktur, Yanuar Suhartono, S.T., serta staf Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Rapat ini menjadi langkah awal untuk mempersiapkan berbagai aspek penyelenggaraan Rakorbangwil, mulai dari koordinasi antarpemangku kepentingan hingga penyelarasan materi dan agenda pembahasan. Persiapan yang matang diperlukan agar forum tersebut dapat menjadi wadah pembahasan kebutuhan pembangunan wilayah secara komprehensif.

Rakorbangwil memiliki peran penting dalam memperkuat keterpaduan perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Melalui forum koordinasi ini, berbagai usulan, kebutuhan, serta prioritas pembangunan wilayah dapat dibahas dengan mempertimbangkan keterkaitan antardaerah dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu, koordinasi lintas sektor diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai tantangan pembangunan sekaligus mendorong sinkronisasi program dan kegiatan agar pelaksanaannya lebih efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Melalui persiapan Rakorbangwil T.A. 2028 ini, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan berupaya memperkuat kualitas proses perencanaan pembangunan wilayah. Dengan koordinasi dan sinergi yang baik, diharapkan perencanaan pembangunan ke depan semakin terintegrasi, tepat sasaran, serta mampu mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

Artikel Bappeda Sumsel Matangkan Persiapan Rakorbangwil Tahun Anggaran 2028 pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan antara Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dan jajaran PT Danantara Development Management Fund yang digelar di Ruang Rapat Parameswara Bappeda Sumsel, Jumat (23/10). Rombongan Danantara dipimpin oleh M. Rachmat Kaimuddin beserta jajaran.

Pertemuan dipimpin Asisten II Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc., didampingi Plt. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, H. Dody Eko Prasetyo, S.T., M.T. Turut hadir Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Ir. Rizal Hermansyah, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.; Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, Hari Wibawa, S.P., M.M.; Kasubbid Infrastruktur, Yanuar Suhartono, S.T.; serta staf Bappeda Sumsel.

Agenda pertemuan berfokus pada penyampaian rencana dan perkembangan penyiapan proyek gasifikasi batubara di Provinsi Sumatera Selatan. Pembahasan ini menjadi bagian dari koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mengidentifikasi perkembangan persiapan proyek sekaligus memperkuat keselarasan dengan arah pembangunan daerah.

Gasifikasi batubara merupakan salah satu upaya pengolahan sumber daya energi untuk menghasilkan produk turunan yang berpotensi memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Pengembangan proyek di sektor ini memerlukan perencanaan yang matang, termasuk penelaahan aspek teknis, infrastruktur pendukung, keekonomian, serta kesesuaiannya dengan kebijakan pembangunan dan kebutuhan daerah.

Dalam konteks pembangunan Sumatera Selatan, koordinasi lintas pemangku kepentingan menjadi penting untuk memastikan penyiapan proyek strategis berjalan secara terarah dan mempertimbangkan potensi sumber daya lokal. Keterpaduan perencanaan juga diperlukan agar pengembangan sektor energi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian daerah.

Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama jajaran Danantara diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan sinergi dalam proses penyiapan proyek gasifikasi batubara. Koordinasi berkelanjutan diharapkan mendukung tahapan persiapan proyek sekaligus membuka peluang peningkatan nilai tambah sumber daya energi dan pengembangan ekonomi di Sumatera Selatan.

Ke depan, pengembangan proyek strategis di sektor energi diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing, serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Sumatera Selatan.

Artikel Bappeda Sumsel Bahas Penyiapan Proyek Gasifikasi Batubara Bersama Danantara pertama kali tampil pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.