Sumatera Selatan (Sumsel), yang dikenal sebagai salah satu lumbung energi dan penghasil batu bara terbesar ketiga di Indonesia, kini mulai menatap masa depan baru. Di tengah proyeksi global yang perlahan mulai meninggalkan energi fosil, upaya mempersiapkan Just Energy Transition atau transisi energi yang berkeadilan menjadi agenda krusial. Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Hari Wibawa, SP, M.M, memaparkan bahwa persiapan menuju era pasca-batu bara membutuhkan perencanaan matang agar ekonomi daerah tidak terguncang dan kesejahteraan masyarakat tetap terjamin.
Langkah awal yang krusial dalam proses ini adalah mengubah pendekatan kebijakan dari sekadar instruksi sepihak menjadi ruang dialog terbuka. Bekerja sama dengan International Labour Organization (ILO) sejak 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membentuk forum komunikasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, kelompok buruh, aktivis disabilitas, kelompok perempuan, hingga Non-Governmental Organization (NGO). Keterlibatan ini memastikan suara masyarakat akar rumput didengar, sehingga solusi transisi yang dihasilkan benar-benar menjawab kekhawatiran dan kebutuhan mereka saat sektor batu bara mulai meredup.
Sebagai langkah konkret pengganti motor penggerak ekonomi, Bappeda dan forum lintas sektoral tersebut telah memetakan dua sektor utama yang paling potensial untuk dikembangkan, yaitu industri kopi dan pariwisata. Pemilihan kopi bukan tanpa alasan strategis. Secara historis, sebelum industri tambang mendominasi, mayoritas masyarakat Sumsel merupakan petani kopi. Selain itu, lahan bekas tambang memiliki potensi untuk direklamasi menjadi lahan budidaya kopi. Komoditas ini juga dinilai memiliki penerimaan pasar global yang lebih stabil dibandingkan kelapa sawit dan sangat mudah diintegrasikan dengan sektor pariwisata. Konsep ekowisata dan edu-tourism, seperti kedai kopi yang dikelola kaum muda di daerah tambang, diharapkan dapat menghidupkan kembali UMKM lokal sekaligus memperluas rantai pasarnya.
Meski solusi ekonomi alternatif telah disiapkan, tantangan terbesar yang membayangi adalah nasib para pekerja tambang. Proyeksi penurunan produksi batu bara yang diperkirakan mulai terasa signifikan pada 2030 memunculkan urgensi perlindungan sosial, khususnya bagi pekerja non-formal yang rentan. Saat ini, pemerintah daerah bersama ILO terus mendorong rancangan jaminan sosial (jamsos) kehilangan pekerjaan. Perlindungan ini sangat vital untuk mencegah potensi lonjakan pengangguran, depresi ekonomi massal, hingga masalah kerawanan sosial di wilayah lingkar tambang saat transisi energi benar-benar dieksekusi.
Mengajak masyarakat dan pimpinan daerah untuk beralih ke green jobs di saat harga dan keuntungan batu bara masih tinggi tentu merupakan tantangan berat. Namun, cetak biru dan dokumen perencanaan yang kini dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadi modal berharga. Rencana ini memastikan bahwa ketika masa transisi tak terelakkan itu tiba, Sumatera Selatan tidak lagi meraba-raba dalam kepanikan, melainkan telah siap melangkah dengan peta jalan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakatnya.