PALEMBANG — Dalam upaya memperkuat tata kelola kebijakan pembangunan berbasis data, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Awal Forum Satu Data Tingkat Provinsi. Pertemuan strategis ini diselenggarakan di Ruang Rapat Dapunta Hyang Lantai III, Kantor Bappeda Provinsi Sumsel, pada Senin (21/9/2026).
Mewakili Kepala Bappeda Sumsel, rapat ini dipimpin oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW), Ir. Rizal Hermansyah, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kasubbid Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup, Ariyati, S.T., MPA, beserta jajaran Staf IPW. Hadir pula Kepala Bidang Statistik, Rika Yurista, S.ST., M.Si., serta perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Sumsel.
Fokus utama dalam rapat ini adalah evaluasi dan pemantapan komitmen transformasi digital di Sumatera Selatan. Hingga saat ini, tata kelola kebijakan berbasis data di Sumsel terus menunjukkan tren positif. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Portal Satu Data Sumsel yang telah mengintegrasikan 930 data OPD ke dalam Portal SDI milik Bappenas, serta optimalisasi pemanfaatan peta tematik sebagai indikator pembangunan daerah.
Sebagai langkah percepatan integrasi, Pemprov Sumsel juga tengah mematangkan persiapan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait interoperabilitas data bersama 17 Kabupaten/Kota se-Sumsel. Rencananya, kesepakatan ini akan direalisasikan pada Oktober 2026 mendatang.
Berbagai capaian ini merupakan hasil dari sinergi dan komitmen yang kuat, mulai dari penganggaran yang selaras dengan regulasi Kementerian Dalam Negeri, penyelarasan standar kerangka kerja Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), hingga inovasi kolaborasi melalui Program Magang Mahasiswa Berdampak.
Berkat langkah-langkah strategis tersebut, capaian Indeks SDI Sumatera Selatan berhasil melesat dan meraih predikat “Baik” dengan nilai 76,05. Peningkatan kualitas tata kelola data ini diharapkan dapat terus mengakselerasi transformasi digital serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.