TERNATE – Pemerintah terus mematangkan sinergi fiskal antara pusat dan daerah melalui gelaran Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026. Bertempat di Sahid Bela Hotel, Ternate, pada Kamis (29/1), forum strategis ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, dengan fokus utama pada optimalisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 serta persiapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Delegasi dari berbagai wilayah turut hadir dalam pertemuan krusial ini, termasuk perwakilan dari Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, Hari Wibawa, SP., MM., hadir langsung didampingi jajaran dari BPKAD, Bapenda, hingga Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. Kehadiran lintas instansi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan keuangan di daerah tetap selaras dengan arah pembangunan nasional serta mampu merespons dinamika pendapatan dan belanja secara efektif.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam menjaga akuntabilitas anggaran. Hal ini diperkuat dengan kehadiran para petinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Keterlibatan lembaga pengawas tersebut diharapkan dapat memberikan pengawalan ketat agar pengelolaan keuangan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tetap berada pada koridor hukum yang tepat.
Rakornas ini menjadi momentum penting bagi para pengambil kebijakan daerah untuk menyatukan visi di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Melalui forum ini, seluruh jajaran pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran demi mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing.