Adapun penyelenggaraannya difokuskan bagi pemerintah daerah (pemda) tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang berprestasi dalam merencanakan pembangunan. Perihal tersebut diumumkan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 yang berlangsung pada Rabu, 26 April 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
Saat itu, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyerahkan langsung penghargaan itu pada Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin. Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin bersalaman dengan Presiden Jokowi dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017.
"Kami bangga pada pencapaian kinerja dan prestasi yang telah diraih (ini). Seperti diketahui, Sumatera Selatan berhasil mendobrak dominasi provinsi-provinsi yang ada di Jawa dan (berhasil) mensejajarkan diri dengan provinsi besar lainnya," ujar Gubernur Sumsel.
Sebagai informasi, peringkat pertama dan kedua gelaran tersebut disabet oleh DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Adapun Musrenbangnas 2017 digelar untuk mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan dengan keluaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang beracuan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SSPN).
Forum koordinasi antar kementerian atau lembaga (K/L) dan antara pusat dan daerah itu dihelat sejak 26 April hingga 9 Mei 2017 dengan mengangkat tema "Memacu Investasi dan lnfrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan.
Dalam Musrenbangnas, setiap prioritas nasional, program dan proyek prioritas beserta lokasinya dibahas bersama antara kementerian atau lembaga dengan pemerintah provinsi.
Penyusunan RKP 2018 menggunakan prinsip money follows program melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan empat fokus perkuatan.
Pada 2018, pemerintah telah menetapkan 10 prioritas pembangunan nasional mencakup bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, serta ketahanan pangan. Selanjutnya, diikuti oleh penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, pembangunan wilayah, serta politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.
