Berita :: Bappeda Prov. Sumsel

Sumsel Terbaik Antisipasi Gangguan Keamanan

Sumsel dinilai berhasil mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan yang ada di dalam negeri. Upaya implementasi Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014 itu mengganjar Sumsel terbaik keempat nasional.

Asisten I bidang Pemerintahan Pemprov Sumsel, Ikhwanuddin mengatakan, Bumi Sriwijaya dianggap berhasil untuk mencegah konflik dan melanjutkan proses hukum serta mengambil langkah cepat terhadap konflik yang terjadi.

"Sumsel memiliki Rencana Aksi yang berpedoman pada pencegahan, penghentian atau penyelesaian terhadap masalah dan pemulihan pasca konflik. Saya mewakili Gubernur menerima penghargaan yang diserahkan Sekretaris Menko Polhukam, Letjen TNI Langgeng Sulistiono di Bali pada Kamis kemarin," katanya kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (30/1).

Sumsel kata Ikhwanudin meraih penghargaan bersama Bali, Gorontalo, dan Provinsi Jambi. Ia menganggap penghargaan kali ini salah satu prestasi yang signifikan dibanding tahun 2013, di mana Sumsel hanya menduduki peringkat ke-11 di tingkat nasional.

Inpres yang dikeluarkan oleh mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Nomor 1 Tahun 2014 mengatur tentang penanganan konflik sosial melalui keterpaduan, baik antar aparat pusat-daerah. Ia menerangkan, prestasi tersebut wujud dari keseriusan beberapa unsur seperti kepolisian dan seluruh pihak terkait di masyarakat.

"Namun yang patut diapresiasi adalah masyarakat yang telah mendukung pemerintah mewujudkan suasana nyaman dan aman serta menjaganya tetap kondusif. Semoga ke depan Sumsel berhasil di peringkat pertama," imbuhnya.

Dalam Inpres tersebut, Ikhwanudin memaparkan upaya untuk meningkatkan efektivitas penanganan konflik sosial secara terpadu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu berupaya mencegah dengan merespon secara cepat dan tepat semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

"Kita juga melanjutkan proses penyelesaian berbagai permasalahan baik yang disebabkan oleh sengketa lahan ataupun sumber daya alam, SARA, politik dan batas daerah administrasi, hingga masalah industrial yang timbul di masyarakat dengan menguraikan dan menuntaskan akar masalahnya," jelasnya.

 

http://palembang.tribunnews.com

02 Februari 2015 08:56:26 WIB Seputar Sumsel

© 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan