Berita :: Bappeda Prov. Sumsel

Sumsel Anggarkan Rp16 miliar Belanja Tak Terduga

Palembang (ANTARA Sumsel) - DPRD Sumatera Selatan pada tahun 2014 ini sudah menganggarkan anggaran sebesar Rp16 miliar untuk belanja tak terduga yang bisa digunakan bila terjadi bencana alam.

 

Belanja tak terduga itu bisa digunakan untuk bencana alam, kata Anggota DPRD Sumatera Selatan, Agus Sutikno ketika ditanya mengenai kabut asap yang terjadi saat ini di Palembang, Jumat.

Menurut dia, belanja tak terduga itu sudah dianggarkan dan mengenai penggunaannya diserahkan kepada pihak eksekutif.

Selain anggaran di badan penanggulangan bencana daerah di Sumsel juga ada anggaran untuk belanja tak terduga pada 2014, katanya.

Ia mengatakan, di era sekarang mari digunakan anggaran dengan baik di satu sisi hak otonomi digunakan sebaik mungkin, karena kewenangan ada di kabupaten/kota hak mensejahterakan dan hak mengurus diri sendiri.

Kejadian asap ini yang pertama kewenangan kabupaten/kota masing-masing, berikutnya ketika kemampuan terbatas merupakan lintas kabupaten/kota maka provinsi wajib juga untuk melakukan upaya-upaya mengatasi hal itu.

Kemudian yang kedua, kemungkinan di kabupaten/kota sudah mempunyai badan penanggulangan bencana daerah, ada upaya penanggulangan, ujarnya.

Ia menyatakan, di provinsi juga melalui anggaran baik satuan kerja perangkat daerah dalam hal ini BPBD, maupun di belanja tak terduga sudah tersedia anggaran untuk itu.

"Masalah sekarang ini sedemikian parah, menyangkut kesehatan, dan transportasi, saya pikir juga harus menjadi perhatian dan sudah lintas provinsi, bisa saja asapnya dari provinsi tetangga, jadi bisa juga pusat ikut menangani," tuturnya.

Akan tetapi, ujung tombaknya kabupaten/kota, karena dari hari ke hari mereka mengetahui secara pasti bagaimana wilayahnya, ujarnya.

Ia menuturkan, ketika naik pesawat dari Jakarta ke Palembang kelihatan jelas titik-titik asapnya tersebut artinya pembakaran lahan masih berlanjut.

Pemerintah kabupaten/kota melalui aparaturnya termasuk juga petugas taruna siaga bencana (tagana) yang ada dikerahkan secara optimal, karena ini tidak hanya berdampak pada masalah asap, tetapi juga terkait kesehatan terganggu dan lain-lain.

Jadi, intinya kalau bicara otonomi tolong jangan bicara hak saja, tetapi kewajiban, katanya.

www.antarasumsel.com

13 Oktober 2014 09:04:57 WIB Info Publik

© 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan